Park Chung-hee memimpin Korea Selatan pada tahun 1963 hingga 1979, sebuah masa di mana Korea mulai mengubah citranya dari negara ekonomi berpendapatan rendah menuju basis industri yang terintegrasi dengan pasar global. Perencanaan terpusat, kebijakan kredit terarah, dan dukungan pada ekspor berjalan beriringan dengan penataan politik yang membatasi kompetisi.
Latar Belakang
Park Chung-hee lahir pada 14 November 1917 di Sangmo-dong, Seonsan, pada masa kolonial Jepang. Daerah tersebut kini menjadi bagian dari Gumi, yang terletak dekat dengan Daegu. Keluarganya mengalami kemerosotan status setelah ayahnya, Park Seong-bin, terhubung dengan pemberontakan Donghak. Sebagian besar beban ekonomi rumah tangga ditanggung oleh ibunya, Baek Nam-ui. Dalam autobiografi yang diterbitkan pada 1963, Park menulis bahwa kondisi tersebut membentuk pandangannya tentang disiplin dan perlunya negara yang efektif.
Ia menempuh pendidikan di Gumi. Setelah menyelesaikan pendidikan di Taegu Normal School, Park bekerja menjadi guru sekolah dasar. Kemudian, ia menempuh pendidikan militer di akademi Manchukuo pada masa kolonial. Pelatihan itu memperkuat orientasinya pada ketertiban, hierarki, dan efisiensi administrasi. Kekagumannya pada Laksamana Yi Sun-shin serta tokoh-tokoh militer asing lainnya membingkai gagasan kepemimpinan Park di kemudian hari yang menempatkan tujuan negara di atas kompetisi politik.
Dari Perwira Menjadi Politikus
Setelah kemerdekaan, Park bergabung dengan satuan militer Korea Selatan. Dinamika politik 1950-an dan awal 1960-an memperlihatkan perubahan yang pesat serta sulit ditebak, termasuk Revolusi April 1960 yang menggulingkan Syngman Rhee dan kelahiran Republik Kedua di bawah Perdana Menteri Chang Myon.
Polarisasi politik, inflasi, dan tingginya angka pengangguran memunculkan persepsi di kalangan perwira bahwa pemerintahan sipil tidak cukup efektif untuk menangani korupsi dan stagnasi ekonomi. Penilaian inilah yang menjadi latar bagi aksi militer pada 1961.
Kudeta 16 Mei 1961 dan Konsolidasi Awal
Pada 16 Mei 1961, kelompok perwira yang dipimpin oleh Mayor Jenderal Park melancarkan operasi terkoordinasi di Seoul, mengambil alih kantor pemerintah serta fasilitas penting, membubarkan Majelis Nasional, menetapkan darurat militer, dan membentuk Dewan Tertinggi untuk Rekonstruksi Nasional. Aktivitas politik dibatasi, media diawasi, dan penindakan terhadap korupsi diperluas.
Dua lembaga kunci lahir pada fase ini, yaitu Badan Intelijen Pusat Korea atau KCIA dan Dewan Perencanaan Ekonomi. KCIA menjadi instrumen keamanan politik, sedangkan Dewan Perencanaan Ekonomi menyatukan perencanaan ekonomi makro, alokasi anggaran, dan koordinasi lintas kementerian. Arsitektur kelembagaan tersebut menyederhanakan jalur komando kebijakan dan memungkinkan penetapan target pembangunan yang ketat.
Pada tahun 1963, Park kembali ke pemerintahan sipil melalui pemilu presiden dengan konfigurasi partai yang berpihak pada stabilitas dan pembangunan. Narasi kampanyenya menempatkan ketertiban dan pertumbuhan sebagai solusi atas fragmentasi politik pasca-1960. Sejak itu, keputusan strategis terkait ekonomi semakin dipusatkan di kantor presiden dan Dewan Perencanaan Ekonomi.
Repelita Versi Korea
Rencana Pembangunan Lima Tahun pertama dimulai pada awal 1960-an dengan prioritas pada ekspor sektor manufaktur. Pemerintah menaikkan suku bunga untuk mendorong tabungan domestik, memperbaiki sistem pemungutan pajak, serta menata instrumen kredit agar mengalir ke sektor berorientasi ekspor. Normalisasi hubungan dengan Jepang pada 1965 membuka akses pada hibah, pinjaman berbunga rendah, dan transfer teknologi. Modal ini, dikombinasikan dengan disiplin fiskal dan penyeragaman kebijakan, mendorong perluasan basis industri dari tekstil ke barang-barang elektronik dan barang berteknologi tinggi.
Kebijakan promosi ekspor mencakup insentif fiskal, pengembalian bea, fasilitas kredit murah, dan penyederhanaan proses perizinan usaha. Pemerintah mendorong konglomerat keluarga atau chaebol untuk menggarap proyek bernilai tambah ekspor. Negara mengawasi ketat badan usaha melalui target kuantitatif, dengan imbalan akses pembiayaan dan perlindungan tertentu. Hasilnya terlihat jelas pada pertumbuhan angka pengiriman barang jadi ke pasar global sejak pertengahan 1960-an.
Infrastruktur dan Industri Berat
Pada paruh akhir 1960-an hingga 1970-an, fokus kebijakan beralih ke sektor industri berat dan kimia. Proyek strategis seperti pembangunan jalan tol Gyeongbu semakin mempercepat arus logistik antara Seoul dan Busan. Investasi pada baja semakin menumbuhkan kapasitas industri, yang kemudian menopang sektor otomotif, galangan kapal, dan elektronik. Pengalaman industri Korea juga diperluas melalui partisipasinya dalam Perang Vietnam, yang membuka kesempatan kontrak konstruksi dan jasa serta memunculkan devisa dan pengalaman manajerial baru bagi perusahaan Korea.
Dorongan negara membuat kapabilitas manufaktur meningkat dari tahap substitusi impor menuju spesialisasi ekspor. Galangan kapal modern tumbuh pesat, industri otomotif mendapatkan basis produksi, dan manufaktur elektronik mulai terintegrasi dengan rantai pasok global. Penataan pelabuhan, listrik, dan transportasi semakin meringankan biaya logistik. Di sisi tenaga kerja, kebijakan cenderung administratif, dengan kanal perundingan serikat yang terbatas pada era ini.
Saemaul Undong
Transformasi pedesaan berlangsung melalui program Saemaul Undong atau Gerakan Komunitas Baru. Program ini menyediakan material awal, standar proyek, dan skema insentif untuk mendorong partisipasi warga. Desa bersaing untuk memperbaiki rumah, jalan, jembatan kecil, fasilitas irigasi, dan meningkatkan kebersihan lingkungan.
Narasi swadaya dikombinasikan dengan pengawasan administratif dari pusat. Pendapatan pedesaan meningkat seiringan dengan diversifikasi kegiatan ekonomi non-pertanian, meskipun arus urbanisasi tetap kuat karena upah industri di kota menawarkan mobilitas ekonomi yang lebih cepat.
Anda dapat membaca lebih lengkap tentang program Saemaul Undong di artikel berikut ini.
Arsitektur Kekuasaan
Kombinasi KCIA, Dewan Perencanaan Ekonomi, dan kementerian teknis menjadikan perumusan kebijakan terkoordinasi dengan rapi. Selain bertindak sebagai keamanan, KCIA juga memantau iklim sosial politik. Dewan Perencanaan Ekonomi menjadi simpul perencanaan dan penganggaran, memastikan investasi publik selaras dengan prioritas industri. Kementerian terkait menyusun regulasi dan standar teknis. Pola ini menyederhanakan implementasi, namun menempatkan kontrol politik sebagai prasyarat stabilitas ekonomi.
Yushin: Keadaan Darurat dan Penataan Ulang 1972
Menjelang 1970-an, tekanan keamanan meningkat, termasuk meningkatnya ancaman dari Korea Utara dan kekhawatiran atas reliabilitas dukungan militer Amerika Serikat. Di ranah domestik, oposisi politik menguat, sementara protes mahasiswa dan buruh makin sering terjadi. Pada Desember 1971, keadaan darurat diumumkan. Konstitusi ditangguhkan pada Oktober 1972 dan pada Desember 1972 tatanan Yushin diberlakukan. Republik Keempat terbentuk dengan kewenangan presiden yang lebih luas, masa jabatan enam tahun yang dapat diperpanjang, serta mekanisme pemilihan melalui Konferensi untuk Unifikasi Nasional.
Yushin menata ulang hubungan antara lembaga negara dan warga. Kewenangan KCIA meluas, pembatasan kebebasan sipil menjadi sistematis, dan sensor pers semakin diperketat. Pemerintah mempromosikan nilai-nilai Konfusianisme dan narasi sejarah nasional untuk memperkuat legitimasi. Pemilihan presiden via badan konferensi nasional mengukuhkan posisi Park pada 1972 dan 1978. Dalam praktiknya, Yushin menahan fragmentasi politik, namun juga memadatkan ketegangan sosial yang terus menyala.
