Park Geun-hye mencatat sejarah sebagai presiden wanita pertama Republik Korea, di mana ia mulai menjabat pada tahun 2013. Masa jabatannya berakhir lebih cepat setelah dimakzulkan dan diberhentikan pada 2017 menyusul skandal kedekatannya dengan Choi Soon-sil.
Kembali ke Politik Pasca Krisis 1997
Park kembali ke panggung politik melalui pemilihan umum sela pada 1998 di Dalseong, Daegu, mewakili Partai Grand National (GNP). Daerah Daegu yang menjadi basisnya terletak berdekatan dengan daerah warisan politik ayahnya, Park Chung-hee. Hal ini juga menjadi landasan dari karir politik Park, di mana ia menjadi anggota Majelis Nasional selama empat periode berturut-turut hingga 2008.
Pada 2004, ketika GNP menghadapi risiko kemunduran besar akibat krisis internal, Park ditunjuk sebagai ketua partai untuk memimpin kampanye pemilu legislatif. Ia berhasil dalam mengurangi kerugian sekaligus mengokohkan reputasinya sebagai penggerak mobilisasi pemilih konservatif. Kinerja serupa terulang pada pemilu lokal 2006, yang semakin memperkuat posisinya sebagai figur sentral dari partai dan kandidat presiden berpotensi.
Pada 2012, Park beralih dari kursi daerah untuk memusatkan perhatian pada kepemimpinan kampanye nasional GNP, yang saat itu bertransformasi menjadi Partai Saenuri. Langkah ini menjaga kiprahnya di badan legislatif sekaligus menegaskan fokusnya pada pemilihan presiden.
Warisan Park Chung-hee dan Dampaknya
Kedekatan Park dengan ayahnya membentuk persepsi publik yang bertahan cukup lama. Setelah ibunya tewas pada 1974, Park kembali dari Prancis dan menjalankan peran serupa ibu negara di sisi Park Chung-hee hingga 1979. Tentunya, warisan ayahnya memecah opini masyarakat. Sebagian menilai periode kepemimpinan Park Chung-hee berhasil mempercepat industrialisasi, sedangkan sebagian lainnya menyoroti pengekangan kebebasan politik masyarakat.
Dalam kampanye 2012, isu tersebut kembali mengemuka. Park Geun-hye mencoba mengakui sisi gelap otoritarianisme sembari menonjolkan pencapaian ekonomi di masa lalu. Namun di lapangan, identitasnya sebagai “putri pertama” terus menjadi bingkai yang tak terpisahkan dari kariernya.
Kemenangan Pemilihan Presiden 2012
Park meraih dukungan partainya pada Agustus 2012 dan memosisikan diri sebagai kandidat stabilitas dan pertumbuhan. Pesannya menautkan janji kesejahteraan dengan ingatan kolektif pada era pembangunan. Rivalnya, Moon Jae-in dari kubu progresif, menawarkan narasi HAM dan demokratisasi. Pemilihan 19 Desember 2012 berlangsung dengan partisipasi tinggi.
Park unggul tipis dalam suara populer, dan pada 25 Februari 2013 ia resmi menjabat sebagai presiden. Ia mewarisi tantangan struktural utang rumah tangga yang tinggi, banyaknya warga dari kalangan usia produktif yang menganggur, serta meningkatnya ketegangan di Semenanjung Korea setelah Korea Utara melaksanakan uji nuklir beberapa pekan sebelum pelantikannya.
Runtuhnya Citra
Tragedi feri Sewol pada 16 April 2014 menjadi ujian besar bagi Park dan Korea. Kapal yang membawa ratusan pelajar tenggelam, menimbulkan korban jiwa dalam jumlah besar. Operasi penyelamatan dan koordinasi antarlembaga mendapat sorotan kritis. Pertanyaan mengenai alur komando dan kehadiran kepemimpinan pada jam-jam awal krisis memicu perdebatan publik.
Park menyampaikan permintaan maaf secara terbuka, mendorong reformasi tata kelola keselamatan, dan mengusulkan pembentukan kementerian terkait. Namun, peristiwa ini menimbulkan keretakan kepercayaan yang membayangi sisa masa jabatannya.
Pada 2016, muncul dugaan keterlibatan Choi Soon-sil, teman lama Park, dalam urusan negara. Media menemukan indikasi akses Choi terhadap pidato dan dokumen sensitif, serta dugaan penggalangan dana perusahaan untuk yayasan yang terkait dengannya. Penyelidikan menemukan pola penyalahgunaan pengaruh dan pemanfaatan kedekatan untuk mengarahkan sumbangan korporasi ke dua yayasan. Temuan ini memantik demonstrasi besar dengan nyala lilin di berbagai kota, menuntut akuntabilitas dan penarikan diri presiden.
Pemakzulan
Pada 9 Desember 2016, Majelis Nasional menyetujui mosi pemakzulan. Kemudian pada 10 Maret 2017, Mahkamah Konstitusi dengan suara bulat menguatkan keputusan tersebut dan memberhentikan Park dari jabatan presiden. Dengan berakhirnya imunitas, proses pidana berjalan. Park ditangkap pada 31 Maret 2017 dan didakwa atas sejumlah pasal, termasuk penyuapan, pemaksaan, dan penyalahgunaan wewenang.
Pada 2018, pengadilan menjatuhkan hukuman penjara. Melalui banding dan peninjauan kembali, vonis final yang dijatuhkan oleh Mahkamah Agung pada Januari 2021 adalah hukuman penjara 20 tahun. Pada Desember 2021, Park menerima grasi khusus dan dibebaskan pada 31 Desember 2021.
Pasca dibebaskan, Park menjaga profil publik yang terbatas. Sesekali ia hadir dalam acara tertentu, tetapi tanpa peran politik formal. Warisan masa jabatannya tetap dipandang melalui dua lensa, yaitu keberhasilannya menembus hambatan gender di pucuk pimpinan negara dan kegagalan tata kelola negara yang berujung pada pemakzulan.
Perjalanan Park Geun-hye memperlihatkan bagaimana faktor personal, warisan keluarga, dinamika partai, dan tata kelola negara saling terkait dalam politik Korea modern. Melalui karier yang panjang dan berliku, ia telah mewarisi warisan politik yang kuat dan berhasil mencatat sejarah sebagai presiden wanita pertama di negeri tersebut. Namun di sisi lain, pemakzulannya juga menjadi pelajaran penting bagi masyarakat dan pemimpin Korea di masa setelahnya.
