Moon Jae-in menjabat sebagai presiden ke-12 Republik Korea pada periode 2017–2022. Latar belakangnya sebagai pengacara hak asasi manusia dan aktivis sipil membentuk orientasi kebijakannya, mulai dari reformasi industri dan pasar kerja hingga pendekatannya pada Korea Utara. Artikel ini merangkum perjalanan hidup, kemenangannya dalam pemilu, serta dinamika diplomasi antar-Korea pada masa pemerintahannya.
Latar Keluarga dan Pendidikan
Moon lahir pada 24 Januari 1953 di Geoje, pada bulan-bulan terakhir Perang Korea. Orang tuanya merupakan pengungsi dari Hungnam, Hamgyong Selatan, yang ikut dievakuasi menggunakan kapal dalam operasi besar-besaran yang dikenal sebagai Christmas Cargo. Ayahnya pernah bekerja di dinas pertanian di Heungnam, namun setelah menetap di Selatan ia menolak untuk bekerja dalam badan pemerintahan dan membuka usaha kecil menjual kaus kaki. Kesulitan ekonomi keluarga membuat ibunya menjual pakaian sumbangan dan bekerja mengantar briket.
Di tengah keterbatasan tersebut, Moon menempuh pendidikan di Kyungnam High School dan berhasil mencapai peringkat atas di kelasnya. Ia menerima beasiswa penuh untuk belajar hukum di Kyung Hee University. Masa kuliah menjadi periode penting sekaligus penuh gejolak bagi Moon, sebuah masa di mana ia aktif dalam gerakan mahasiswa dalam menolak Konstitusi Yushin.
Aktivisme Mahasiswa
Keterlibatannya dalam demonstrasi membuat Moon ditangkap, dipenjara di Seodaemun, dan dikeluarkan dari kampus. Setelah dibebaskan, ia mengikuti wajib militer dan ditempatkan di Brigif Lintas Udara Khusus ke-1. Ia turut serta dalam Operasi Paul Bunyan pada insiden kapak Panmunjom 1976, yang merupakan operasi unjuk kekuatan setelah tewasnya dua perwira Amerika Serikat di tangan tentara Korea Utara.
Setelah masa dinasnya berakhir pada 1978, wafatnya sang ayah menjadi faktor pendorong bagi Moon untuk fokus menempuh ujian profesi hukum. Ia sempat belajar di Kuil Daeheungsa, lulus ujian tahap pertama pada 1979, kembali menyelesaikan studi di Kyung Hee, lalu lulus tahap kedua pada 1980. Ia menempati peringkat dua di Judicial Research and Training Institute pada tahun 1982, namun riwayatnya sebagai aktivis membuat Moon tidak dapat berkarier sebagai hakim ataupun jaksa.
Awal Karier Hukum
Alih-alih bergabung ke firma besar, Moon kembali ke Busan dan membuka praktik yang memberi bantuan hukum bagi kelompok rentan. Di sinilah ia bertemu dengan Roh Moo-hyun untuk pertama kalinya. Keduanya menangani perkara perdata dan hak asasi, termasuk pembelaan buruh dan aktivis mahasiswa pada masa pemerintahan Chun Doo-hwan. Moon menjadi salah satu pendiri harian progresif The Hankyoreh pada 1988. Selain itu, ia juga menjadi anggota dari Asosiasi Pengacara Busan, di mana Moon pernah terlibat dalam penyelidikan kasus panti kerja paksa Brothers Home.
Jalan Menuju Kepresidenan
Pemakzulan Presiden Park Geun-hye pada Maret 2017 memicu pemilihan presiden kilat pada Mei. Tanpa masa transisi lazim, presiden terpilih harus langsung menjabat. Moon memasuki kontestasi sebagai tokoh oposisi utama setelah pengalamannya pada Pilpres 2012.
Dalam konvensi Partai Demokrat, ia meraih 57 persen suara, mengungguli Ahn Hee-jung, Lee Jae-myung, dan Choi Sung. Kampanyenya mengusung rencana stimulus 10 triliun won untuk menciptakan ratusan ribu lapangan kerja di sektor publik, serta penyesuaian pajak untuk kelompok berpenghasilan tinggi. Di pemilihan umum, pesaing utamanya adalah Hong Jun-pyo (Liberty Korea Party), Ahn Cheol-soo (People’s Party), Yoo Seong-min (Bareun Party), dan Sim Sang-jung (Justice Party). Pada 10 Mei 2017, Moon menang dengan 41,1 persen suara atau sekitar 13.423.800 suara, unggul atas Hong (24,0 persen) dan Ahn (21,4 persen). Ia dilantik pada 11 Mei 2017.
Kebijakan
Reformasi tata kelola konglomerat menjadi salah satu prioritasnya. Moon menunjuk Kim Sang-jo, aktivis pemegang saham yang dikenal kritis terhadap chaebol, sebagai ketua otoritas persaingan usaha untuk mengurangi konsentrasi kekuasaan ekonomi dan kedekatan dengan pemerintah.
Di bidang ketenagakerjaan, pemerintah menaikkan upah minimum lebih dari 16 persen dan menurunkan batas maksimum jam kerja mingguan dari 68 jam menjadi 52 jam. Langkah ini diarahkan pada pergeseran menuju ekonomi yang berpusat pada kesejahteraan pekerja.
Di sektor kesehatan, cakupan Jaminan Kesehatan Nasional diperluas melalui kebijakan yang kerap disebut Moon Jae-in Care. Pada 18 September 2017, pemerintah mengumumkan sistem tanggung jawab negara untuk perawatan pasien penderita demensia guna meringankan beban keluarga. Di ranah teknologi, amandemen Undang-Undang Bisnis Telekomunikasi atau yang dikenal sebagai Anti-Google Law melarang Apple dan Google mewajibkan sistem pembayaran internal, sehingga pengembang dapat menawarkan metode pembayaran alternatif.
Moon mengumumkan penghentian bertahap ketergantungan pada tenaga nuklir dengan membatalkan pembangunan reaktor baru dan tidak memperpanjang izin operasi dari pembangkit listrik yang masih ada. Delapan pembangkit listrik tenaga batu bara dihentikan segera setelah ia menjabat, dengan rencana menutup sisanya pada akhir masa jabatan.
Untuk masa transisi, pemerintah meningkatkan peran gas alam cair dan mengembangkan energi terbarukan. Paket Green New Deal bernilai sekitar 135 miliar dolar AS diarahkan pada investasi panel surya, turbin angin, kendaraan listrik, dan jaringan listrik cerdas.
Pada ranah sosial, Moon mengadopsi seekor anjing bernama Tory yang pernah diselamatkan dari peternakan anjing. Tindakan ini dibaca sebagian kalangan sebagai sinyal perhatian pada isu kesejahteraan hewan.
Diplomasi Regional
Kebijakan terhadap Korea Utara kembali menghidupkan semangat rekonsiliasi melalui Sunshine Policy yang menekankan dialog. Momentum diplomatik menguat pada 2018, di mana pada tanggal 27 April, Moon menyeberangi Garis Demarkasi Militer di Panmunjom untuk bertemu Kim Jong Un. Pertemuan lanjutan dilaksanakan pada Mei dan September 2018.
Pada 30 Juni 2019, Moon berperan dalam pertemuan tiga arah yang belum pernah terjadi sebelumnya di Zona Demiliterisasi antara dirinya, Kim Jong Un, dan Presiden AS Donald Trump. Pertemuan itu menunjukkan peran Seoul sebagai mediator.
Di dalam negeri, pendekatan ini memunculkan beragam respons. Survei pada April 2018 menunjukkan tingkat persetujuan mencapai 68 persen, seiring dengan menurunnya ketegangan antar-Korea. Pada saat yang sama, kritik muncul terkait sikap yang dinilai terlalu akomodatif. Di tingkat regional, Seoul sempat meninjau ulang kerja sama intelijen dengan Jepang dan menegosiasikan ulang porsi pembiayaan pertahanan bersama AS. Langkah-langkah tersebut menandai penyesuaian posisi kebijakan luar negeri Korea Selatan.
Secara substansi, hasil konkret dari kebijakannya dinilai terbatas. Program nuklir Korea Utara tetap berlanjut dan kerja sama ekonomi lintas batas tidak terealisasi karena adanya sanksi internasional. Rencana untuk mengakhiri Perang Korea secara formal sebelum 2019 pun tidak dapat tercapai.
Masa kepemimpinan Moon Jae-in ditandai oleh kombinasi latar belakang advokasi hukum, paket kebijakan sosial-ekonomi, serta inisiatif diplomasi antar-Korea. Di bidang dalam negeri, penataan ulang hubungan industri, perubahan jam kerja, perluasan jaminan kesehatan, dan regulasi ekosistem aplikasi menjadi penanda arah kebijakan.
Di ranah eksternal, keterlibatan aktif dengan Pyongyang mengurangi ketegangan pada periode tertentu, namun menghadapi kendala struktural berupa sanksi dan dinamika keamanan kawasan. Evaluasi jangka panjang atas warisan kebijakannya akan bergantung pada perkembangan ekonomi domestik, transisi energi, serta situasi keamanan Semenanjung Korea pada tahun-tahun berikutnya.
