Pyongyang, yang kini menjadi ibu kota dari Republik Rakyat Demokratik Korea, menyimpan warisan panjang sebagai salah satu kota tertua yang terus dihuni di Asia Timur. Terletak di dataran datar Sungai Taedong, kota ini telah menjadi pusat pemerintahan bagi berbagai dinasti dan kerajaan, mengalami penaklukan, penataan ulang, dan pembangunan kembali yang tak terhitung jumlahnya. Sejarah Pyongyang mencerminkan pergulatan politik, budaya, dan ideologi yang membentuk wajah Korea Utara pada masa kini.
Asal Usul dan Fondasi Mitologis
Menurut catatan sejarah Korea, Pyongyang didirikan pada tahun 2333 SM oleh Raja Dangun, pendiri Gojoseon, yang juga dikenal sebagai kerajaan Korea pertama. Situs Wanggom-song, yang diyakini berada tepat di lokasi Pyongyang era modern, menjadi lambang kelahiran peradaban Korea. Nama “Pyongyang” sendiri berarti “tanah datar”, merujuk pada kontur wilayah yang mendukung kegiatan pertanian dan perkembangan pemukiman.
Kerajaan Kuno dan Penjajahan Han (2333 SM–313 M)
Era Kerajaan Gojoseon berakhir pada 108 SM dengan penaklukan oleh Dinasti Han. Pada masa itu didirikan juga Komanderi Lelang yang berpusat di Rakrang, nama Tiongkok untuk Pyongyang.
Selama lebih dari empat abad, Komanderi Lelang menjadi titik temu dari budaya Tiongkok dan Korea, memperkenalkan sistem administrasi, ajaran Konfusianisme, dan aksara Han. Meskipun sebagian warga lokal diangkat menjadi pekerja maupun pejabat, kontrol Tiongkok membawa pengaruh signifikan bagi perkembangan sosial dan politik setempat.
Masa Keemasan Goguryeo (37 SM–668 M)
Didirikan pada 37 SM, Kerajaan Goguryeo merebut kembali wilayah utara pada abad ke-4 Masehi. Raja Michon menundukkan Komanderi Lelang pada 313 M, yang menandai akhir dari dominasi Han. Kemudian pada tahun 427 M, Raja Changsu memindahkan ibu kota Goguryeo dari Gungnae ke Pyongyang.
Keputusan ini diambil untuk memanfaatkan dataran luas dari Pyongyang untuk membangun kota besar. Kota ini kemudian menjadi pusat intelektual dengan didirikannya Akademi Kitab dan Arsip, serta tempat berdirinya sembilan kuil Buddha, menunjukkan akulturasi kepercayaan tanpa menghilangkan identitas Korea.
Transisi Abad Pertengahan (668–1392)
Pada tahun 668 M, aliansi Dinasti Tang dan Silla menundukkan Goguryeo sekaligus mendirikan Protektorat Umum untuk Menenangkan Timur (Āndōng Dūhùfǔ) di Pyongyang. Namun, administrasi Tang hanya bertahan hingga tahun 676 M sebelum Silla mengusir pasukan Tiongkok.
Kota ini sempat ditinggalkan saat pasukan Kerajaan Balhae tumbuh di utara dan Silla menguasai wilayah selatan. Abad ke-10 membawa kehadiran Dinasti Goryeo, di mana Pyongyang ditetapkan sebagai ibu kota bagian barat. Meskipun terjadi pemberontakan Myochong pada 1135 M yang menggagalkan upaya untuk memindahkan ibu kota utama, Pyongyang tetap berperan sebagai pusat administrasi penting.
Era Joseon dan Invasi Asing (1392–1910)
Dinasti Joseon memindahkan pusat pemerintahan ke Hanyang (Seoul) pada 1392, menjadikan Pyongyang sebagai ibu kota Provinsi Pyongan. Kota ini kemudian menjadi sasaran dari berbagai invasi, seperti invasi dari Jepang (1592–1598), Manchu (1627), dan menjadi lokasi pertempuran besar saat Perang Tiongkok-Jepang Pertama (1894–1895) yang menghancurkan sebagian besar wilayah perkotaan. Wabah yang muncul pasca-perang semakin memperparah kondisi hidup, memaksa penduduk untuk mengungsi dan meninggalkan pemukiman.
Pendudukan Jepang (1910–1945)
Dengan pendudukan Jepang pada tahun 1910, Pyongyang berganti nama menjadi Heijo. Pemerintah kolonial membangun infrastruktur industri berat, jalur kereta, dan jalan raya untuk mendukung kebutuhan imperium Jepang.
Pada 1938, jumlah penduduk mencapai 235.000 jiwa. Meskipun Pemerintah Jepang berusaha untuk menghapus pengaruh kebudayaan Korea, kota ini juga menjadi pusat perkembangan dari agama Kristen, dengan lebih dari seratus gereja, menjadikannya salah satu pusat misionaris terpenting di Asia.
Kekuasaan Soviet dan Awal Republik Korea Utara (1945–1950)
Setelah Jepang menyerah pada Agustus 1945, Tentara Merah Soviet memasuki Pyongyang pada 25 Agustus, menunjuk kota ini sebagai pusat pemerintahan sementara. Pada 9 September 1948, Republik Rakyat Demokratik Korea resmi berdiri dengan Pyongyang sebagai ibu kotanya. Kim Il‑sung, pemimpin pertama dari republik ini, memadukan simbolisme sejarah kuno dengan ideologi baru untuk menegaskan kedaulatan di bagian utara semenanjung Korea.
Kehancuran saat Perang Korea (1950–1953)
Perang Korea menewaskan banyak penduduk dan menghancurkan sebagian besar area perkotaan di Pyongyang. Empat hari setelah konflik dimulai, serangan udara PBB menghantam kota pada 29 Juni 1950. Selama tiga tahun, sekitar 75 persen bangunan kota diratakan. Kampanye pengeboman melibatkan 635.000 ton bom, termasuk 32.557 ton napalm, menjadikan kota ini sebagai salah satu kota dengan kerusakan perang paling parah dalam sejarah modern.
Pengepungan singkat oleh pasukan PBB pada Oktober–Desember 1950 dan pendudukan ulang oleh pasukan Tiongkok dan Korea Utara tidak menghentikan kerusakan. Serangan baru berhenti dengan gencatan senjata pada Juli 1953.
Pembangunan Kembali Gerakan Sosialis (1953–1961)
Setelah perang, Pyongyang dibangun kembali sebagai kota yang mencerminkan perencanaan perkotaan sosialis. Bantuan rekonstruksi datang dari Uni Soviet (33,3%), Tiongkok (29,4%), dan negara-negara Eropa Timur lainnya (37,8%).
Tiongkok bahkan menghapus utang perang senilai 729 juta yuan dan menyalurkan 800 juta yuan tambahan sebagai bantuan. Pekerja Relawan Tiongkok memperbaiki ribuan bangunan, jembatan, dan infrastruktur hingga penarikan pasukan pada 1958.
Arsitek Kim Jung‑hee merancang ulang Pyongyang mengikuti prinsip modernis dan realisme sosialis. Masterplan 1953 menargetkan Pyongyang untuk memiliki populasi satu juta jiwa, jalan raya yang lebar, gedung publik besar, dan ruang terbuka hijau luas.
Identitas Sosialis yang Menguat (1954–1980-an)
Lapangan Kim Il‑sung diresmikan pada Agustus 1954 dengan kapasitas 100.000 orang untuk parade dan rapat massal. Bangunan Grand People’s Study House yang rampung 1982 menjadi latar upacara resmi sekaligus pusat studi Juche.
Tugu Juche (1982) dengan tinggi 170 meter terbuat dari 25.550 blok granit, yang melambangkan hari-hari dari kehidupan Kim Il‑sung. Arch of Triumph setinggi 60 meter semakin melengkapi kemegahan dari area ini.
Transformasi Modern dan Tantangan Kontemporer
Di bawah kepemimpinan Kim Jong‑un sejak tahun 2011, Pyongyang mengalami perluasan dan pembaruan. Program pembangunan 50.000 apartemen (2021–2026) menambah kawasan Songsin, Songhwa, dan distrik Hwasong. Pada Februari 2025, rencana ekspansi ke Kangdong diumumkan, yang mencakup pusat riset, sekolah, dan kawasan perumahan modern.
Arsitektur dan Tata Kota Masa Kini
Model perencanaan kota Pyongyang menggabungkan elemen tradisional Korea dengan estetika sosialis realis. Metro Pyongyang yang dibuka untuk turis pada tahun 2014 menampilkan stasiun megah dengan marmer sebagai material utamanya, dan dihiasi oleh relief tembaga serta lampu gantung kristal. Mirae Scientists Street (2015) menampilkan gedung bergaya futuristik, termasuk satu gedung yang berbentuk seperti atom bila dilihat dari atas, mencerminkan komitmen negara terhadap sains dan teknologi.
Selama lebih dari empat ribu tahun, Pyongyang telah melewati siklus kebangkitan dan kehancuran. Letak strategis di dataran Sungai Taedong dan akar mitologisnya membuat kota ini selalu menjadi simbol kedaulatan Korea.
Meskipun telah dihancurkan berkali-kali oleh invasi dan perang, Pyongyang bangkit kembali sebagai contoh perencanaan kota sosialis. Di bawah pemerintahan Kim Jong‑un, kota ini terus berevolusi untuk memenuhi tuntutan zaman dan menegaskan identitas politiknya.
