Sejak pertengahan 2025, pemerintah Kamboja telah menindak sejumlah kompleks penipuan daring, dan puluhan warga negara Korea Selatan berhasil diamankan. Pemerintah di Seoul merespons dengan membentuk tim lintas kementerian, menaikkan peringatan perjalanan, dan menargetkan pemulangan secara terkoordinasi.
Kondisi Terkini
Per Oktober 2025, otoritas keamanan Kamboja telah menahan sekitar 63 warga Korea Selatan sebagai bagian dari penertiban terhadap operasi penipuan daring. Pemerintah Korea Selatan menargetkan pemulangan seluruh tahanan dalam kurun waktu satu bulan, dengan empat orang telah dipulangkan melalui penerbangan maskapai nasional pada minggu ini sebagai tahap awal pemulangan berurutan.
Menurut Penasihat Keamanan Nasional Wi Sung‑lac, profil tahanan mencakup mereka yang diduga terlibat secara sukarela maupun yang direkrut dengan iming-iming bekerja di luar negeri. Ia menyatakan sebagian besar perlu dipandang sebagai pelaku tindak pidana, terlepas dari motif awal mereka. Sebagian di antara pelaku telah masuk dalam daftar buronan Interpol setelah kepolisian Korea memperoleh surat perintah penangkapan.
Regulasi penerbangan mengatur bahwa hanya dua orang tersangka yang dapat dipulangkan per penerbangan maskapai nasional. Meskipun demikian, hanya terdapat dua penerbangan per hari antara Kamboja dan Korea Selatan. Masing‑masing tersangka harus didampingi dua petugas sehingga penjadwalan pemulangan menjadi kendala. Pemerintah mempertimbangkan opsi carter satu penerbangan untuk membawa seluruh sisa tahanan sekaligus. Jumlah pelaku yang ditahan jauh berbeda dari estimasi, di mana diperkirakan ada sekitar seribu warga Korea yang bekerja di berbagai kompleks penipuan daring di Kamboja.
Data polisi menyebutkan terdapat total 143 laporan penculikan, penahanan, ataupun kasus orang hilang yang berkaitan dengan warga Korea sepanjang tahun 2024 hingga Oktober 2025, dengan 52 kasus masih diselidiki. Kementerian Dalam Negeri Kamboja menyampaikan bahwa sebagian tahanan menolak pulang meskipun telah dihubungi pejabat Korea Selatan.
Pola Operasi dan Penggerebekan
Penggerebekan besar terhadap kompleks operasi penipuan terjadi pada Juli dan September 2025. Sekitar 90 warga Korea ditangkap, dengan sekitar 60 orang masih ditahan pada Oktober. Saat operasi di sekitar area Kampot dijalankan pada Agustus, 14 warga Korea berhasil diselamatkan dari sebuah kompleks di kawasan Gunung Bokor, lokasi yang kemudian juga terkait dengan kasus temuan jenazah seorang mahasiswa asal Korea. Penyitaan perangkat dan barang bukti mendukung temuan aktivitas phishing dan penipuan relasi yang melibatkan anggota kelompok kriminal terorganisasi lintas negara.
Skala industri penipuan di Kamboja diperkirakan melibatkan ratusan ribu pekerja dari berbagai kewarganegaraan. Laporan organisasi hak asasi manusia mencatat terdapat puluhan kompleks yang diduga menjadi lokasi perdagangan manusia, kerja paksa, kekerasan, dan perbudakan. Polisi Kamboja menutup sejumlah kompleks setelah penggerebekan dan menangkap tersangka tambahan, termasuk warga negara Tiongkok yang terkait dengan perkara kematian mahasiswa. Otoritas menyatakan sebagian jaringan telah mengubah pola rekrutmen atau berpindah lokasi untuk menghindari penindakan lanjutan.
Kasus Orang Korea Hilang di Kamboja
Misi diplomatik Korea Selatan di Kamboja mencatat setidaknya terdapat 550 laporan orang hilang dan kasus penahanan paksa dari Januari 2023 hingga Agustus 2025. Lonjakan kasus menajam pada 2025, dengan 252 warga dilaporkan diculik maupun ditahan dalam kurun waktu tujuh bulan terakhir.
Pola kewilayahan muncul di sejumlah provinsi asal dari pelapor, termasuk Gyeongbuk, Chungcheongbuk, Gwangju, Jeollabuk, Jeju, dan Gyeongnam. Rentang usia korban beragam, mulai dari mahasiswa usia awal dua puluhan hingga pekerja usia tiga puluhan dan lima puluhan. Permintaan tebusan yang menyertai kasus‑kasus ini umumnya berkisar antara 16 juta hingga 50 juta won dan diminta dalam bentuk aset kripto.
Dalam beberapa kasus, keluarga yang membayar tebusan melaporkan korban dibebaskan namun tetap mengalami pemantauan atau ancaman setelah kembali ke Korea Selatan. Asosiasi Komunitas Korea di Kamboja menerima ratusan laporan sepanjang tahun 2025 dan permintaan bantuan pelarian setiap pekannya, menggambarkan skala penipuan yang semakin sistematis.
Kasus Kematian Mahasiswa
Perhatian publik meningkat setelah tewasnya Park Min‑ho, mahasiswa berusia 22 tahun dari Provinsi Chungcheong Selatan, yang berangkat ke Kamboja pada 17 Juli. Ia diduga direkrut oleh senior di kampusnya untuk bergabung dengan jaringan kerja di luar negeri yang tersusun dalam sel, yang membatasi arus informasi internal. Sekitar satu pekan setelah keberangkatan, keluarga menerima panggilan yang meminta tebusan 50 juta won dengan ancaman bahwa yang bersangkutan ditahan akibat masalah di lokasi.
Pada 8 Agustus, jenazah Park ditemukan di dekat Gunung Bokor, Kampot. Otoritas Kamboja menyimpulkan penyebab kematian korban adalah henti jantung akibat penyiksaan berat, dengan temuan luka memar dan luka lainnya pada tubuh. Kesaksian seorang warga Korea yang ditahan di lokasi menyebutkan bahwa korban mengalami pemukulan berulang kali hingga kesulitan bernapas dan meninggal di dalam mobil saat dibawa ke rumah sakit.
Polisi Kamboja menjerat tiga warga negara Tiongkok dengan tuduhan pembunuhan dan penipuan daring. Dua ditangkap di lokasi penemuan jenazah dan satu orang lainnya diringkus dalam pengembangan perkara, sementara dua tersangka lain masih dicari. Salah satu buronan dikaitkan dengan kasus beredarnya minuman narkotika di Gangnam pada 2023. Jenazah Park disemayamkan di sebuah kuil di Phnom Penh, dengan rencana autopsi bersama antara polisi Korea dan otoritas setempat sebelum dipulangkan.
Respons Pemerintah Korea Selatan
Pemerintah Korea Selatan menyatakan akan mengerahkan seluruh sumber daya yang tersedia. Delegasi lintas lembaga dipimpin oleh Wakil Menlu ke‑2 Kim Jin‑ah dan mencakup pejabat senior dari Kepolisian Nasional, Kementerian Kehakiman, dan Badan Intelijen Nasional. Kepala Kantor Investigasi Nasional Park Sung‑joo turut bergabung untuk memperkuat koordinasi penyelidikan terkait kasus kematian mahasiswa. Kementerian Luar Negeri membentuk satuan tugas khusus di bawah mantan duta besar Park Il untuk memperkuat operasi kedutaan dan kerja sama dengan pihak Kamboja sambil menunggu penunjukan duta besar baru.
Kepolisian meningkatkan kehadiran di Kamboja dengan menambah personel dan membentuk tim khusus untuk menangani kejahatan terhadap warga Korea serta kemungkinan keterkaitan dengan jaringan kriminal domestik. Target yang diumumkan adalah memulangkan seluruh 63 tahanan dalam kurun waktu satu bulan dan memproses penyelidikan setibanya di tanah air. Pemerintah juga menaikkan peringatan perjalanan untuk Kamboja pada 10 Oktober dan menerapkan larangan perjalanan untuk sejumlah titik risiko tinggi.
Penasihat Keamanan Nasional menyampaikan bahwa keputusan terkait bantuan pembangunan resmi untuk Kamboja tidak dikaitkan langsung dengan perkara pidana terkini. Menurutnya, sebagian program justru bertujuan memperkuat kapasitas penegakan hukum di Kamboja sehingga penilaian dilakukan berdasarkan manfaat masing‑masing proyek.
Implementasi Larangan Perjalanan di Kampot dan Bavet
Kementerian Luar Negeri memberlakukan larangan perjalanan tingkat 4 untuk kawasan Gunung Bokor di Provinsi Kampot, serta kota perbatasan Bavet dan Poipet. Tingkat peringatan tertinggi ini mewajibkan warga untuk keluar dari wilayah tersebut dan melarang perjalanan menuju tempat tersebut. Pelanggaran dapat diproses berdasarkan Undang‑Undang Paspor dan regulasi terkait. Peringatan khusus juga diterapkan untuk Provinsi Sihanoukville mengingat statusnya sebagai titik aktivitas penipuan daring yang signifikan.
Wilayah Gunung Bokor menjadi perhatian karena keterkaitannya dengan lokasi temuan jenazah mahasiswa dan keberadaan sejumlah kompleks yang disegel. Bavet di perbatasan Vietnam dan Poipet di perbatasan Thailand disebut sebagai titik transit kelompok kriminal yang memanfaatkan pergerakan lintas batas. Kesaksian korban menyebutkan bahwa kota perbatasan menjadi tujuan akhir bagi mereka yang gagal memenuhi target atau mencoba untuk melarikan diri.
Penindakan di Kamboja dan respons Korea Selatan menunjukkan pendekatan berlapis antara pemulangan, penyelidikan pidana, dan mitigasi risiko perjalanan. Dalam jangka pendek, fokus pemerintah Korea Selatan adalah pemulangan dan proses hukum terhadap warga yang terlibat atau menjadi korban. Dalam jangka panjang, evaluasi kebijakan perjalanan dan kerja sama penegakan hukum lintas negara akan menentukan efektivitas penanganan terhadap skema penipuan.
