Pada tahun 2025, Korea Selatan meluncurkan paket stimulus fiskal masif senilai 30,5 triliun won (setara US$23,3 miliar), di mana sebagian dari paket ini mencakup pembagian uang tunai universal kepada seluruh warga negara.
Rancangan ini disetujui oleh badan legislatif dan mulai didistribusikan pada 21 Juli 2025 sebagai bagian dari rencana pemulihan ekonomi Presiden Lee Jae Myung. Langkah ini diambil untuk mendorong konsumsi domestik dan membantu rumah tangga yang terkena dampak perlambatan pertumbuhan ekonomi yang diproyeksikan menurun pada tahun 2025.
Kebijakan Ekonomi Pemerintahan Lee Jae Myung
Pemerintahan Lee Jae Myung menempatkan ekspansi fiskal agresif sebagai landasan strategi ekonominya, dengan target pertumbuhan potensi sebesar tiga persen, jauh melebihi proyeksi OECD sebesar 2,02 persen dan prakiraan Bank of Korea yang berkisar sekitar dua persen untuk periode 2024–2026. Ini menandai pergeseran signifikan dari kebijakan pengeluaran yang lebih hati‑hati pada pemerintahan sebelumnya. Lee meyakini bahwa investasi publik besar‑besaran dapat menghidupkan kembali permintaan domestik serta mengakhiri stagnasi ekonomi jangka panjang.
Untuk memastikan program ini dapat terlaksana dengan segera, Lee membentuk gugus tugas ekonomi darurat pada hari pertama masa jabatannya, mengumpulkan penasihat ekonomi, menteri dari kementerian terkait, serta pejabat Komisi Jasa Keuangan. Sentralisasi proses pengambilan keputusan memungkinkan kabinet untuk menyetujui paket anggaran 30,5 triliun won hanya dalam waktu 16 hari setelah Lee dilantik.
Di samping stimulus langsung, kabinet pemerintahan ini juga merencanakan reformasi struktural untuk meningkatkan daya saing industri. Sekitar sepertiga dari alokasi anggaran tambahan diarahkan untuk pengelolaan risiko perdagangan dan memperkuat kapabilitas kecerdasan buatan. Para ekonom dari Goldman Sachs memperkirakan langkah ini dapat menambah pertumbuhan produk domestik bruto sebesar 0,3 poin persentase pada 2025, dengan total stimulus mencapai sekitar satu persen dari PDB.
Paket Anggaran Tambahan 30,5 Triliun Won
Paket ini merupakan intervensi fiskal kedua Korea Selatan pada 2025, setelah paket pertama senilai 13,8 triliun won disahkan pada bulan Mei. Alokasi paket 30,5 triliun won yang disahkan pada bulan Juli ini dibagi dalam tiga komponen utama, yaitu tambahan belanja baru sebesar 20,2 triliun won, kompensasi kekurangan penerimaan hingga 10,3 triliun won akibat penurunan penerimaan pajak perusahaan dan PPN, serta penempatan strategis untuk sektor‑sektor prioritas.
Program stimulus mendominasi porsi terbesar, dengan 15,2 triliun won (75,2 persen dari anggaran belanja baru) ditujukan untuk mendorong konsumsi dan investasi. Rincian alokasi termasuk 2,7 triliun won untuk revitalisasi industri konstruksi, 1,2 triliun won untuk promosi investasi industri baru, dan 1,6 triliun won untuk memperkuat jaring pengaman ketenagakerjaan. Dukungan bagi populasi rentan disediakan sebesar 700 miliar won, dan 5 triliun won dialokasikan untuk bantuan usaha kecil serta pemulihan mata pencaharian.
Sistem distribusi voucher konsumsi membutuhkan pendanaan sentral dan daerah sebesar 13,2 triliun won. Di luar pembayaran tunai, program ini juga memperluas penggunaan mata uang lokal dengan subsidi pemerintah pusat sebesar 600 miliar won, sehingga total penerbitan mencapai rekor 29 triliun won untuk mendukung usaha kecil dan pasar lokal.
Inisiatif penghapusan utang menandai janji kampanye Lee untuk membentuk bank bad loan. Program ini menargetkan sekitar 1,13 juta debitur berisiko, termasuk pemilik usaha kecil, dengan pembebasan utang hingga 50 juta won untuk pinjaman macet lebih dari tujuh tahun, dengan total mencapai sekitar 16 triliun won.
Kementerian Ekonomi dan Keuangan memperkirakan paket anggaran tambahan ini dapat menambah 0,1 poin persentase pada laju pertumbuhan tahunan, sehingga jika digabungkan dengan proyeksi 0,8 persen dari Bank of Korea, pertumbuhan dapat mendekati satu persen. Total pengeluaran pemerintah naik menjadi 702 triliun won pada 2025, pertama kalinya melewati batas 700 triliun won dan meningkat 6,9 persen dibanding tahun sebelumnya, jauh di atas target awal sebesar 2,5 persen.
Program Pembagian Tunai Universal
Program pembagian tunai universal ini menjadi inti strategi stimulus ekonomi pemerintahan Lee, yang dimulai sejak 21 Juli 2025 untuk seluruh warga negara yang terdaftar hingga 18 Juni. Setiap penerima mendapatkan pembayaran dasar sebesar 150.000 won melalui voucher konsumsi prabayar yang berlaku hingga November, bertujuan untuk memacu belanja domestik.
Struktur dua tingkat memberikan bantuan tambahan bagi kelompok rentan. Rumah tangga mendekati garis kemiskinan dan keluarga satu orang tua menerima 300.000 won, sedangkan penerima tunjangan hidup dasar memperoleh 400.000 won. Wilayah di luar megapolitan Seoul mendapat tambahan 30.000 won, dan 84 komunitas pedesaan serta pesisir yang mengalami penurunan populasi menerima bonus 50.000 won.
Tahap kedua distribusi dijadwalkan antara 22 September dan 31 Oktober, mengalokasikan 100.000 won lagi bagi 90 persen penerima yang berada dalam kategori berpendapatan terbawah, berdasarkan penyaringan premi asuransi kesehatan. Pendekatan ini menyeimbangkan cakupan universal dengan tanggung jawab anggaran.
Program ini juga mencakup sekitar 80.000 penduduk asing yang memenuhi syarat di Seoul, mencakup sekitar 17,8 persen populasi asing ibu kota. Kriteria mencakup pendaftar dalam KTP keluarga campuran, pemegang visa permanen (F-5), visa pernikahan (F-6), dan pengungsi terdaftar (F-2-4) dengan asuransi kesehatan nasional.
Manfaat Tunai bagi Penduduk Asing
Penduduk asing menghadapi persyaratan yang lebih ketat. Hanya mereka yang terdaftar dalam kartu keluarga bersama warga negara Korea atau memiliki visa jangka panjang dan asuransi kesehatan nasional yang dapat mengajukan manfaat ini. Dari sekitar 450.000 warga asing di Seoul, hanya sekitar 80.000 orang yang memenuhi syarat.
Prosedur aplikasi bagi warga asing sama dengan warga negara Korea Selatan, yaitu melalui situs web perusahaan kartu kredit, aplikasi Seoul Pay+, maupun pusat layanan masyarakat. Untuk mengatasi kendala bahasa, pemerintah kota Seoul menyiapkan 18 fasilitas khusus dan 26 pusat keluarga dengan staf multibahasa, serta layanan konsultasi yang melayani tujuh bahasa.
Besaran manfaat yang diterima oleh warga asing sama dengan warga lainnya, dengan bonus tambahan untuk penerima tunjangan, keluarga satu orang tua, dan penduduk di daerah sesuai ketentuan. Pemkot juga mengeluarkan peringatan multibahasa terhadap potensi penipuan aplikasi melalui platform resmi seperti global.seoul.go.kr dan mcfamily.or.kr.
Perbedaan Stimulus Ekonomi dan Bantuan Langsung Tunai di Indonesia
Meskipun kedua program sama-sama memberikan uang tunai langsung, perbedaan utama terletak pada cakupan penerima dan sasaran kebijakan. Program pemerintahan Korea Selatan bersifat universal untuk seluruh warga negara tanpa batasan pendapatan, sedangkan BLT Indonesia secara selektif ditujukan hanya kepada keluarga miskin dan rentan miskin yang terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial.
Dalam hal tujuan, stimulus Korea Selatan dirancang sebagai alat makroekonomi untuk segera menghidupkan kembali permintaan domestik dan mendorong pertumbuhan, sementara BLT Indonesia menitikberatkan pada pengurangan kemiskinan dan perlindungan sosial jangka pendek bagi kelompok rentan.
Mekanisme distribusi voucher Korea Selatan menggunakan format prabayar dengan masa berlaku terbatas hingga November 2025, serta pembatasan penggunaan di perusahaan besar dan platform daring untuk memastikan efek langsung pada usaha kecil lokal. Sebaliknya, BLT Indonesia menyalurkan dana secara tunai tanpa batasan penggunaan langsung kepada penerima melalui kepala desa, dan tidak dibatasi oleh sektor atau platform tertentu.
Dari sisi pendanaan, paket stimulus Korea Selatan bersumber dari anggaran tambahan negara senilai triliunan won di luar anggaran reguler, sementara BLT Indonesia dibiayai melalui pengalihan subsidi BBM, alokasi Dana Desa, dan sistem reorientasi anggaran sosial yang lebih terbatas dibandingkan skala makroekonomi Korea Selatan.
Dengan skema stimulus ekonomi, pemerintah Kore Selatan berharap dapat menstimulasi konsumsi dan mendukung kelompok rentan secara langsung, sekaligus menjaga momentum pemulihan ekonomi domestik. Pengawasan dan evaluasi berkala akan menentukan efektivitas setiap komponen paket. Respons serta hasil pelaksanaannya kelak akan menjadi acuan bagi kebijakan fiskal di masa mendatang.
