Society
Isu sosial politik di Korea
Isu sosial politik di Korea
Pada tahun 1997, Korea Selatan menghadapi krisis ekonomi yang hampir melumpuhkan seluruh sistem keuangan negara. Krisis ini tidak hanya menghancurkan pasar valuta asing dan menjatuhkan nilai tukar won saja, tetapi juga menggoyahkan keyakinan masyarakat terhadap masa depan ekonomi dari negaranya.
More…Ketika Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan kebijakan tarif impor baru sebesar 25% terhadap barang dari Korea Selatan pada 2 April 2025, gelombang kekhawatiran langsung menyapu sektor ekonomi Korea Selatan.
More…Pasar tradisional di Korea Selatan menyimpan sejarah panjang yang terus hidup di tengah modernisasi. Meskipun menghadapi tekanan dari format ritel modern dan perubahan pola konsumsi, berbagai inisiatif telah diluncurkan untuk menjaga peran penting pasar ini dalam kehidupan masyarakat. Artikel ini akan membahas lebih dalam tentang perjalanan sejarah, tantangan, dan strategi revitalisasi pasar tradisional di Korea.
More…Goshiwon adalah sebutan untuk hunian mikro. Hunian ini menjadi solusi dari permasalahan tempat tinggal yang semakin sulit dimiliki di kota-kota besar Korea Selatan. Awalnya dirancang untuk mahasiswa, kini goshiwon menjadi pilihan banyak kalangan dengan anggaran terbatas.
More…Ansan, sebuah kota industri di Provinsi Gyeonggi, Korea Selatan, telah menjadi rumah bagi komunitas ekspatriat Indonesia yang signifikan. Kota ini telah mendapatkan julukan “miniatur Indonesia” karena tingginya jumlah warga Indonesia yang tinggal dan bekerja di sana. Artikel kali ini akan mengeksplorasi hubungan antara kota Ansan dan komunitas ekspatriat Indonesia, menggambarkan bagaimana komunitas ini telah berintegrasi ke dalam lanskap Ansan yang multikultural sambil mempertahankan identitas budaya mereka. Berbagai aspek seperti adaptasi budaya, aktivitas ekonomi, dan tantangan yang dihadapi oleh ekspatriat Indonesia di Ansan pun akan dibahas secara mendalam.
More…Kebijakan militer di Semenanjung Korea menunjukkan perbedaan jelas antara Korea Utara dan Korea Selatan. Korea Utara mengutamakan doktrin yang menempatkan institusi militer sebagai pilar utama, sedangkan Korea Selatan membangun sistem yang menyesuaikan diri dengan konteks demokrasi modern. Perbedaan ini memunculkan dinamika tentang cara kedua negara menjalankan pemerintahan, mempertahankan keamanan, serta mengatur hubungan sosial.
More…Di Korea Selatan, status hukum anak diatur dalam berbagai undang-undang, dengan batas usia dewasa untuk urusan perdata ditetapkan pada umur 19 tahun. Dalam sistem peradilan pidana, individu di bawah usia 14 tahun dikategorikan sebagai anak di bawah umur secara hukum dan tidak dapat dikenakan hukuman pidana. Sebagai gantinya, mereka diberikan tindakan perlindungan khusus.
More…Jaringan jalan tol memainkan peran penting dalam sistem transportasi modern, memungkinkan mobilitas yang lebih cepat dan efisien bagi masyarakat serta mendukung pertumbuhan ekonomi. Di Korea Selatan, Korea Expressway Corporation (KEC) bertanggung jawab atas pengembangan dan pengelolaan infrastruktur jalan tol yang terus berkembang seiring dengan semakin meningkatnya kebutuhan transportasi.
More…Korea Selatan telah menyediakan berbagai fasilitas dan layanan bagi ibu hamil dan ibu baru, termasuk pusat perawatan pascapersalinan dan subsidi kesehatan maternal. Setelah diterapkan, lebih dari 85% wanita Korea memilih untuk menjalani masa pemulihan di pusat perawatan pascapersalinan atau “joriwon.” Rata-rata, mereka menghabiskan waktu sekitar 12,6 hari di fasilitas ini dan mendapatkan perawatan profesional dengan ruangan yang menyerupai hotel.
More…Korea Selatan memiliki salah satu tingkat bunuh diri tertinggi di antara negara-negara OECD, dengan 25,2 kematian per 100.000 orang pada tahun 2022. Bunuh diri tetap menjadi penyebab utama kematian bagi warga Korea Selatan berusia 10 hingga 39 tahun. Tekanan budaya yang kuat, ekspektasi masyarakat yang tinggi, serta faktor ekonomi dan sosial turut berkontribusi terhadap fenomena ini.
More…