Peran Generasi Muda
Secara demografis, pemilih muda, khususnya yang berusia 20-an dan 30-an, mencakup porsi besar dari total pemilih. Namun, kehadiran mereka di parlemen sangat kecil. Hanya beberapa persen anggota parlemen yang masuk dalam golongan usia muda, sementara kursi saat ini didominasi oleh generasi yang sebelumnya pernah menjadi aktivis prodemokrasi 1980-an dan kini telah mapan sebagai elite politik.
Di tingkat partisipasi pemilu, angka kehadiran pemilih muda cenderung lebih rendah daripada kelompok usia lanjut. Lebih dari separuh pemilih muda menyatakan diri sebagai “swing voters”, pemilih tanpa loyalitas partai tetap. Mereka cenderung berpindah pilihan tergantung isu dan kandidat, tetapi pada saat yang sama memiliki tingkat ketidakpercayaan yang tinggi terhadap kedua partai besar.
Banyak survei menunjukkan bahwa anak muda tidak hanya merasa tersisih dari proses pengambilan keputusan saja, melainkan juga merasa apatis. Janji mengenai kebijakan perumahan, lapangan kerja, atau dukungan karier sering kali dirasakan tidak dipenuhi oleh partai maupun pejabat setelah terpilih. Politisi muda yang masuk dalam partai juga kerap mengeluhkan bahwa mereka hanya dijadikan simbol kampanye, lalu kehilangan ruang setelah pemilu usai.
Kekecewaan ini mendorong munculnya inisiatif di luar partai, seperti komunitas pelatihan calon politisi muda, platform digital yang menghubungkan kandidat baru dengan pemilih, dan kelompok advokasi yang menekan pemerintah dari luar sistem partai. Anak muda mulai membangun jalur alternatif untuk berpolitik, meski jalur ini belum sepenuhnya mengimbangi kekuatan struktur partai yang sudah lama mengakar.
Perempuan di Politik
Wanita secara formal mendapat dukungan politik melalui aturan kuota. Di kursi perwakilan proporsional, partai diwajibkan untuk mengisi separuh daftar calon dengan perempuan. Di daerah pemilihan tunggal, partai dianjurkan mencalonkan sedikitnya 30 persen anggota wanita. Di atas kertas, kebijakan tersebut tampak seperti langkah yang progresif, namun praktik seleksi calon sering kali mengurangi efektivitasnya.
Partai tetap memegang kendali penuh atas penentuan daerah pemilihan “aman” dan posisi strategis di daftar proporsional. Akibatnya, banyak perempuan ditempatkan di daerah yang sulit dimenangkan atau di urutan rendah. Secara keseluruhan, proporsi anggota wanita di Majelis Nasional masih berada di kisaran seperlima dari total kursi, jauh dari paritas.
Menariknya, dari sisi latar belakang, banyak politisi perempuan memiliki tingkat pendidikan tinggi dan kinerja legislatif yang baik, terutama di komisi-komisi yang membahas isu gender, kesejahteraan, dan kebijakan sosial. Namun, stereotip bahwa wanita hanya cocok mengurus isu “keluarga” atau “kesejahteraan” tetap membatasi ruang gerak mereka di bidang ekonomi, pertahanan, dan keamanan.
Di tingkat pemilih, perempuan justru menunjukkan partisipasi yang sedikit lebih tinggi daripada laki-laki dalam beberapa pemilu, terutama di kelompok usia di bawah 40 tahun. Peningkatan jumlah calon perempuan di surat suara turut berhubungan dengan mobilisasi pemilih perempuan, meskipun hal tersebut masih belum cukup untuk mengubah struktur kekuasaan secara signifikan.
Retakan Ideologis di Kalangan Muda
Perkembangan paling mencolok dalam perilaku pemilih belakangan ini adalah perbedaan tajam antara pilihan laki-laki dan perempuan muda. Di pemilihan presiden terakhir, laki-laki usia 20-an secara signifikan lebih banyak memilih kandidat konservatif, sementara perempuan di usia yang sama cenderung mendukung kandidat progresif atau memilih menjauh dari partai utama.
Feminisme menjadi titik api utama dari perbedaan ini. Banyak laki-laki muda merasa tertekan oleh situasi ekonomi, persaingan kerja, dan biaya pernikahan, lalu memandang kebijakan kesetaraan gender sebagai beban tambahan atau ancaman. Narasi “laki-laki menjadi korban diskriminasi” berkembang bersamaan dengan kemunculan tokoh-tokoh konservatif yang secara terbuka mengkritik feminisme dan mengaitkannya dengan rendahnya angka kelahiran.
Sebaliknya, perempuan muda melihat feminisme sebagai sarana untuk melindungi diri dari kekerasan dan diskriminasi di tempat kerja, kampus, dan ruang publik. Mereka aktif dalam gerakan daring, kampanye #MeToo, dan mobilisasi massa. Dalam beberapa demonstrasi besar, perempuan muda muncul sebagai kelompok paling terlihat, menggunakan budaya pop dan media sosial untuk mengartikulasikan tuntutan politik.
Meskipun demikian, banyak perempuan muda tidak merasa terwakili sepenuhnya oleh partai manapun. Persentase tinggi perempuan muda yang tidak punya afiliasi partai menunjukkan potensi mereka sebagai kelompok penentu jika suatu saat ada kekuatan politik yang secara konsisten mengusung agenda kesetaraan gender dan hak-hak sehari-hari yang mereka anggap mendesak.
Aktivisme Akar Rumput
Terlepas dari keterbatasan di parlemen, gerakan perempuan dan anak muda memainkan peran penting dalam ranah masyarakat sipil. Organisasi payung gerakan perempuan, serikat buruh perempuan, kelompok perdamaian, hingga jaringan aktivis muda membangun koalisi lintas isu, mulai dari penghapusan sistem keluarga patriarkal, advokasi korban kekerasan seksual, kondisi buruh perempuan, hingga peran perempuan dalam proses perdamaian antar-Korea.
Di sisi lain, kelompok anak muda mengembangkan cara berpolitik yang tidak selalu berbentuk partai. Mereka memanfaatkan petisi online, aksi jalanan kreatif yang terinspirasi dari K-pop, serta ruang diskusi digital untuk menekan pemerintah dan parlemen. Dalam berbagai momen krisis politik, koalisi antara aktivis muda dan gerakan perempuan mampu mengubah tekanan jalanan menjadi perubahan kebijakan nyata, meskipun sering kali memerlukan waktu panjang.
Masa depan demokrasi Korea Selatan sangat bergantung pada apakah struktur politik yang ada mampu membuka diri terhadap dua kelompok yang selama ini kurang terwakili ini. Jika partai besar terus mempertahankan pola perekrutan dan pengambilan keputusan yang sempit, kemungkinan besar anak muda dan perempuan akan semakin memusatkan energi pada jalur-jalur di luar sistem kepartaian formal.
Spektrum politik kanan dan kiri di Korea Selatan tidak bisa dipahami hanya dengan kacamata Barat saja. Di negara ini, identitas politik dibentuk oleh sejarah perang dan pembagian semenanjung, memori rezim militer, serta pertarungan narasi tentang siapa yang paling berhak mengklaim demokrasi dan modernisasi. Di atas kerangka itu, isu-isu baru seperti ketimpangan ekonomi, gender, dan krisis demografis menambah lapisan kompleks yang menggeser garis pemisah tradisional.
Dalam situasi ini, anak muda dan perempuan berada di posisi yang paling terdampak dan paling tersisih dari ruang pengambilan keputusan. Mereka merespons dengan membangun jaringan di luar partai, mengubah bentuk protes menjadi budaya populer, dan menguji batas sistem demokrasi yang formal. Bagaimana elite politik merespons tuntutan mereka akan menentukan apakah demokrasi Korea Selatan akan semakin inklusif, atau justru melahirkan arena politik paralel di luar institusi resmi.
