Korea Utara kerap dianggap sebagai salah satu destinasi wisata paling tertutup di dunia. Meskipun begitu, di balik kendali yang ketat dari pemerintah dan birokrasi, negara ini menyimpan cerita sejarah, arsitektur monumental, dan lanskap alam yang unik untuk dijelajahi.
Pariwisata di Korea Utara beroperasi di bawah kendali pemerintah yang sangat ketat, di mana semua kunjungan diorganisir oleh biro pariwisata milik negara yang mengatur kemana turis asing dapat pergi dan apa saja yang boleh mereka lihat.
Setelah menutup perbatasannya selama pandemi COVID-19 pada Januari 2020, Korea Utara sempat membuka kembali akses bagi wisatawan Barat pada Februari 2025 sebelum tiba-tiba kembali menangguhkan kunjungan hanya beberapa minggu kemudian, menunjukkan betapa tak terduganya kebijakan negara tersebut terhadap pengunjung asing.
Garis Waktu Perkembangan Pariwisata Korea Utara
Pada awal pascaperang Korea hingga tahun 1980, infrastruktur pariwisata di Pyongyang masih sangat sedikit. Dekade 1980-an menjadi titik balik ketika pemerintah mulai mengadopsi pariwisata sebagai strategi ekonomi utama, terutama dalam rangka mempersiapkan penyelenggaraan Festival Pemuda dan Pelajar Sedunia tahun 1989.
Acara internasional ini memicu pembangunan infrastruktur besar, termasuk tiga hotel berkapasitas besar di Pyongyang. Salah satunya adalah Hotel Chongnyon (yang berarti “pemuda” dalam bahasa Korea), hotel pertama yang dibangun khusus untuk turis asing.
PAdministrasi Pariwisata Nasional pun dibentuk pada periode ini, dan Korea Utara juga resmi bergabung dengan Organisasi Dunia Pariwisata Perserikatan Bangsa-Bangsa, menandakan niat mereka untuk mengembangkan sektor ini. Sekolah Pemandu Wisata-Penerjemah didirikan pada tahun 1987 untuk melatih pemandu multibahasa menghadapi lonjakan pengunjung yang diperkirakan.
Proyek hotel paling ambisius, yaitu Hotel Ryugyong setinggi 105 lantai, dimulai konstruksinya pada 1987 namun terhenti pada tahun 1992 seiring dengan krisis ekonomi pasca runtuhnya Uni Soviet. Meskipun konstruksi dilanjutkan pada 2008 dan eksteriornya selesai pada 2011, hotel ini belum dibuka hingga hari ini, sementara pemerintah terus berupaya untuk mencari investasi hingga tahun 2024.
Wilayah Wisata Gunung Kumgang menjadi salah satu proyek pariwisata paling sukses. Dibuka untuk pengunjung asal Korea Selatan pada tahun 1998, kawasan ini menarik hampir dua juta wisatawan asal Selatan selama satu dekade.
Hyundai Asan mengembangkan resort di area ini dengan membangun hotel, area ski, dan lapangan golf. Yang paling menarik adalah pengenalan hotel terapung pertama di dunia yang dipindahkan ke Gunung Kumgang setelah semula beroperasi di Australia dan Vietnam, kemudian dibeli oleh Hyundai Asan seharga 18 juta dolar AS.
Masa keemasan ini dikejutkan dengan peristiwa pada 2008 saat seorang turis Korea Selatan ditembak oleh tentara Korea Utara, memaksa Seoul untuk menghentikan tur ke kawasan tersebut. Pada 2019, Korea Utara mengumumkan rencana merobohkan semua fasilitas buatan Selatan, dan sebagian besar fasilitas tersebut sudah hilang pada tahun 2024.
Wisatawan asal Tiongkok juga memainkan peran penting dalam ekonomi wisata Korea Utara. Pada 2008, negara ini resmi ditetapkan sebagai tujuan tur Tiongkok terorganisir, dan dua tahun kemudian Tiongkok mencantumkan Korea Utara sebagai “Destinasi Disetujui”.
Kereta wisata pertama dari Dandong mulai beroperasi pada 2010, dan tahun berikutnya warga Tiongkok diizinkan untuk melakukan tur secara mandiri. Meskipun kunjungan turis asal Tiongkok sempat turun 70 persen antara 2010 dan 2011, angka itu kemudian pulih, mencapai rekor lebih dari 350.000 orang pengunjung pada 2019 yang menyumbang sekitar 175 juta dolar AS, atau sekitar 95 persen dari total pendapatan pariwisata Korea Utara.
Di bawah kepemimpinan Kim Jong Un, pengembangan sektor pariwisata menjadi prioritas tinggi dalam kebijakan byungjin yang dicanangkan sejak tahun 2013 untuk mengembangkan senjata nuklir sekaligus perekonomian. Investasi dibelokkan ke objek baru seperti Taman Rekreasi Rungra (2012), Resort Ski Masikryong (2013), dan Pusat Rekreasi Budaya Pemandian Air Panas Yangdok (2019).
Pandemi COVID-19 membawa seluruh perkembangan ini terhenti pada 2020 ketika Korea Utara menutup perbatasan, menghentikan inisiatif pariwisata terbesar dalam sejarahnya dan menyisakan ketidakpastian tentang masa depan industri ini.
Pengembangan Pariwisata Internasional
Pendekatan Korea Utara terhadap wisatawan internasional ditandai oleh eksperimen yang berhati-hati, pembukaan strategis, dan pembalikan kebijakan yang mendadak. Meskipun Kim Jong Un berambisi menjadikan pariwisata sebagai penopang ekonomi, beberapa faktor masih menjadi penghambat dalam upaya menarik pengunjung asing.
Eksperimen paling signifikan terjadi pada akhir 1990-an dengan dibukanya kawasan Gunung Kumgang untuk turis Korea Selatan. Inisiatif langka ini mendatangkan hampir dua juta pengunjung selama satu dekade, memberikan devisa penting bagi Pyongyang. Namun, pada 2008, proyek ini terhenti setelah kasus penembakan turis.
Pada Februari 2025, negara ini kembali membuka diri bagi wisatawan Barat setelah lima tahun, memungkinkan sekelompok kecil wisatawan internasional untuk menjelajah kota Rason di perbatasan Tiongkok-Korea Utara. Namun, pembukaan itu hanya berlangsung singkat sebelum tur dihentikan lagi pada Maret 2025.
Resort pantai Wonsan-Kalma yang baru diresmikan menjadi proyek pariwisata terbesar Kim hingga kini, diklaim sebagai awal era baru di industri ini. Meskipun fasilitasnya mampu menampung hingga 20.000 orang pengunjung, resort ini awalnya hanya dibuka untuk wisatawan domestik sejak 1 Juli 2025. Satu-satunya pengecualian adalah wisatawan asal Rusia, dengan rombongan pertama dari wilayah Primorsky dijadwalkan tiba pada 7 Juli 2025. Akses khusus ini mencerminkan semakin eratnya hubungan Pyongyang dengan Moskow, di mana Korea Utara memasok tentara dan persenjataan untuk mendukung perang Rusia di Ukraina dengan imbalan bantuan ekonomi dan militer.
Beberapa hambatan masih menghalangi pengembangan pariwisata internasional. Pembatasan terkait pandemi yang tersisa, ketegangan dengan negara tetangga, serta reputasi kebijakan yang tidak menentu membuat wisatawan dan operator ragu. Selain itu, agen perjalanan pun masih meragukan daya tarik fasilitas baru seperti Wonsan-Kalma bagi wisatawan asing, dan memprediksi bahwa Pyongyang, Zona Demiliterisasi, serta monumen komunis akan tetap menjadi magnet utama.
Kedekatan resort Wonsan-Kalma dengan bandara internasional menunjukkan bahwa inisiatif ini bertujuan menggaet devisa. Namun, kontras mencolok antara fasilitas mewah dan realitas keras yang dihadapi oleh banyak warga Korea Utara menimbulkan pertanyaan tentang keberlanjutan dan etika pengembangan pariwisata dalam rezim yang menurut kepala hak asasi PBB Volker Türk sebagai tempat “di mana keberadaan adalah perjuangan harian tanpa harapan”.
Pariwisata di Korea Utara beroperasi di persimpangan antara kebutuhan ekonomi dan kendali politik yang ketat. Meskipun berbagai proyek skala besar telah dibangun dan eksperimen internasional pernah dijalankan, ketidakpastian kebijakan dan reputasi negara ini menimbulkan tantangan serius.
