Langkah Korea Selatan Mengatasi Angka Kelahiran Rendah

on in Society

Korea Selatan menghadapi tantangan besar dengan angka kelahiran yang sangat rendah. Pada tahun 2023, angka kelahiran mencapai rekor terendah, yaitu sebesar 0,72. Presiden Yoon Suk Yeol menyatakan situasi ini sebagai “darurat nasional” dan telah meluncurkan berbagai inisiatif untuk mendorong kelahiran dan mendukung keluarga. Artikel ini akan membahas lebih lanjut tentang langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah Korea Selatan untuk mengatasi masalah ini.

Presiden Yoon Suk Yeol mengumumkan rencana untuk membentuk Kementerian Tindakan Pencegahan Angka Kelahiran Rendah. Kementerian ini akan menjadi bagian dari sistem tanggap darurat, dengan kepala kementerian bertindak sebagai wakil perdana menteri untuk urusan sosial. Posisi sekretaris presiden senior yang didedikasikan untuk menangani masalah angka kelahiran rendah juga akan dibuat. Langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah Korea untuk menangani masalah ini dengan serius.

Pemerintah memperkenalkan insentif keuangan substansial untuk mendukung orang tua dan mendorong angka kelahiran. Insentif tersebut meliputi pembayaran tunai sebesar dua juta won (sekitar $1,510) saat kelahiran anak dan peningkatan gaji cuti melahirkan, dengan batasan naik menjadi 2,5 juta won untuk tiga bulan pertama.

Cuti ayah diperpanjang dari 10 hari menjadi 20 hari, dan cuti singkat dua minggu untuk keadaan darurat juga diterapkan. Batas usia untuk pengurangan jam kerja selama merawat anak dinaikkan dari 8 tahun menjadi 12 tahun, dengan periode maksimum diperpanjang dari 24 bulan menjadi 36 bulan.

Korea Selatan telah melakukan perubahan signifikan dalam kebijakan cuti orang tua untuk mendorong keseimbangan kerja-hidup. Pemerintah memperpanjang hak cuti orang tua menjadi satu tahun enam bulan, meningkat dari jumlah sebelumnya yaitu satu tahun. Sistem pengurangan jam kerja juga diperpanjang menjadi tiga tahun. Kebijakan ini memungkinkan orang tua bekerja 15-30 jam per minggu sambil merawat anak di bawah 8 tahun. Subsidi ditingkatkan ketika kedua orang tua mengambil cuti pada tahun pertama setelah kelahiran anak. Namun, pada tahun 2023 terjadi penurunan 3,9% dalam penggunaan cuti orang tua, meskipun penggunaan pengurangan jam kerja meningkat 19,1%.

Pemerintah Korea Selatan mempertimbangkan perluasan insentif pajak bagi perusahaan yang ramah keluarga. Insentif ini bertujuan mendukung perusahaan yang menerapkan kebijakan yang menguntungkan keluarga serta keseimbangan antara pekerjaan dan hidup sehari-hari.

Selain itu, pemerintah juga memperkenalkan pengurangan pajak baru untuk pernikahan, dengan harapan dapat mengurangi hambatan finansial bagi kaum muda yang ingin menikah. Sistem pajak untuk keluarga dengan anak juga menawarkan suku bunga preferensial yang lebih baik pada pinjaman pembelian dan sewa rumah.

Sistem perawatan anak publik komprehensif diimplementasikan secara bertahap. Pemerintah memperluas fasilitas perawatan anak publik untuk anak-anak dari lahir hingga usia 11 tahun. Pendidikan dan perawatan pun digratiskan untuk anak-anak berusia tiga hingga lima tahun, dan program setelah sekolah akan diperluas ke semua kelas sekolah dasar secara nasional pada tahun 2026.

Untuk mengatasi kekurangan pengasuh dalam negeri, pemerintah berencana merekrut 1.200 pekerja domestik asing pada paruh pertama tahun 2025 dan memfasilitasi partisipasi mahasiswa asing dan pasangan pekerja asing dalam peran pengasuhan anak.

Untuk mengatasi masalah tempat tinggal, pemerintah telah memperluas alokasi perumahan untuk keluarga dengan bayi baru lahir menjadi 120.000 unit dan mengembangkan lokasi perumahan baru yang disesuaikan untuk pasangan baru menikah dan keluarga dengan anak kecil. Pinjaman pembelian dan sewa rumah telah disederhanakan untuk keluarga yang memiliki bayi baru lahir, menawarkan suku bunga preferensial yang lebih baik untuk setiap kelahiran.

Di sektor korporat, perusahaan seperti Booyoung Group menawarkan insentif finansial yang substansial, dengan beberapa memberikan hingga $75.000 atau sekitar seratus juta won per bayi baru lahir kepada karyawan.

Korea Selatan semakin mengadopsi pengaturan kerja fleksibel untuk meningkatkan keseimbangan kerja-hidup dan produktivitas. Sebuah survei oleh Federasi Industri Korea menemukan bahwa 74,3% pekerja yang menggunakan sistem kerja fleksibel melaporkan peningkatan keseimbangan kerja-hidup, dengan 73,3% menyatakan kepuasan terhadap pengaturan saat ini.

Pemerintah telah menerapkan kebijakan yang memungkinkan sistem jam kerja fleksibel, di mana pengusaha dapat menjadwalkan karyawan untuk bekerja lebih dari 40 jam per minggu selama periode sibuk, dengan syarat rata-rata waktu kerja per minggu tetap dalam angka 40 jam dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Apabila periode waktu sibuk melebihi dua minggu, pengaturan ini memerlukan kesepakatan antara perwakilan karyawan dan manajemen.

Pendekatan multifaset Korea Selatan untuk mengatasi angka kelahiran yang sangat rendah menunjukkan pengakuan pemerintah atas keseriusan masalah ini. Meskipun pemerintah meluncurkan berbagai inisiatif serta investasi, termasuk insentif keuangan, kebijakan keseimbangan kerja-hidup, dan dukungan perumahan, angka kelahiran terus menurun, mencapai rekor terendah 0,72 pada tahun 2023.

Pembentukan badan pemerintah baru, seperti Kementerian Tindakan Pencegahan Angka Kelahiran Rendah, menekankan urgensi situasi. Namun, para ahli menyarankan bahwa masalah sosial yang lebih dalam, termasuk stigma terhadap orang tua tunggal dan diskriminasi terhadap kemitraan non-tradisional, mungkin menjadi penghambat kemajuan.

Korea Selatan berada di persimpangan kritis dalam upaya mengatasi angka kelahiran yang sangat rendah. Berbagai langkah telah diambil oleh pemerintah, mulai dari insentif keuangan hingga kebijakan keseimbangan kerja-hidup. Meskipun demikian, tantangan yang mendalam tetap ada, dan masa depan negara ini akan sangat bergantung pada efektivitas inisiatif ini.