Chun Doo-hwan adalah Jenderal Angkatan Darat Republik Korea yang menjadi presiden kelima Korea Selatan pada periode 1980–1988 setelah mengambil alih kekuasaan pasca terbunuhnya Presiden Park Chung-hee. Masa pemerintahannya ditandai dengan sentralisasi kekuasaan, kebijakan pengendalian politik, dan percepatan industrialisasi.
Masa Awal dan Karier Militer
Chun Doo-hwan lahir pada 18 Januari 1931 di Hapcheon, Gyeongsang Selatan, ketika Korea berada di bawah kekuasaan Jepang. Ia tumbuh dalam keluarga besar dan sering berpindah tempat tinggal sejak kecil. Pada akhir 1930-an keluarganya bermukim di Daegu, lalu sempat pergi ke Manchukuo sebelum akhirnya kembali ke Korea. Catatan mengenai keluarga Chun menyebut adanya satu peristiwa kriminal yang melibatkan ayahnya, yang menyebabkan ia dan keluarganya melarikan diri.
Di sekolah menengah kejuruan di Daegu, Chun menjadi salah satu siswa yang menonjol dalam kegiatan olahraga. Ia kemudian masuk ke Akademi Militer Korea dan lulus sebagai perwira pada tahun 1955. Ia termasuk ke dalam lulusan angkatan pertama setelah melalui masa pendidikan empat tahun. Koneksinya yang ia bangun di akademi, termasuk dengan Roh Tae-woo, menjadi modal penting dalam karier Chun. Pada 1958 ia menikah dengan Lee Soon-ja, putri purnawirawan perwira Lee Kyu-dong. Chun juga mengikuti pelatihan perang psikologis di Fort Bragg, Amerika Serikat, pada 1959.
Setelah Park Chung-hee melaksanakan kudeta militer pada Mei 1961, Chun tampil sebagai pendukung dengan mengerahkan taruna dalam demonstrasi pro-kudeta di Seoul. Kariernya kemudian bergerak cepat, termasuk memimpin klub alumni Akademi Militer dan naik pangkat menjadi brigadir jenderal pada 1973. Pada 5 Maret 1979, ia ditunjuk sebagai komandan dari Komando Keamanan Militer, posisi intelijen yang strategis menjelang krisis politik di akhir 1979.
Kudeta 12 Desember 1979
Dua bulan setelah Park Chung-hee dibunuh pada 26 Oktober 1979, Chun memimpin operasi penangkapan Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Jeong Seung-hwa pada malam 12 Desember tanpa persetujuan Presiden Choi Kyu-hah. Operasi tersebut melibatkan satuan lintas udara dan pasukan yang loyal kepada kelompok Hanahoe. Sejumlah perwira kunci ditahan, kontak senjata terjadi, dan fasilitas militer vital di Seoul pun dikuasai.
Pagi berikutnya, kendali atas struktur militer praktis berada di tangan Chun dan sekutunya. Dalam bulan-bulan berikutnya, ia dipromosikan menjadi letnan jenderal dan pada April 1980 ia ditunjuk untuk memimpin Badan Intelijen Pusat Korea, memantapkan kendali atas institusi pertahanan dan intelijen.
Gwangju, Mei 1980
Perluasan darurat militer diberlakukan pada 17 Mei 1980. Aksi protes yang menuntut penghentian pemerintahan militer merebak, dengan Gwangju berperan menjadi pusat demonstrasi. Penempatan pasukan lintas udara dan satuan bersenjata untuk memulihkan ketertiban berujung bentrokan berskala besar antara militer dan warga sipil. Selama beberapa hari, kota Gwangju menjadi arena konfrontasi.
Korban jiwa berjumlah ratusan orang menurut berbagai sumber, sementara angka resmi yang dirilis oleh pemerintah pada masa itu lebih rendah. Peristiwa tersebut meninggalkan dampak politik yang panjang, menjadi referensi utama dalam gerakan demokrasi sepanjang dekade 1980-an dan memperkuat tuntutan akuntabilitas negara.
Presiden Chun Doo-hwan
Setelah konsolidasi kekuasaan, Chun kemudian membentuk kabinet. Ia terpilih sebagai presiden melalui Majelis Konferensi untuk Penyatuan Nasional pada Maret 1981. Konstitusi baru mengurangi sejumlah kewenangan ekstrem yang ada pada masa Yushin, namun tetap memberikan porsi kekuasaan eksekutif yang besar. Pemerintah menata ulang lanskap politik dengan pembubaran partai-partai lama pada 1980 dan membentuk Partai Keadilan Demokrat pada 1981. Kebijakan media mengalami konsolidasi melalui penggabungan dan pembatasan organisasi pers.
Pada sisi ekonomi, Korea Selatan mencatat pertumbuhan tinggi dan berhasil meraih surplus perdagangan pertama pada 1986. Industrialisasi mendorong perubahan struktur ekonomi dan kota-kota besar mengalami ekspansi cepat. Di bidang politik, masa jabatan presiden dibatasi tujuh tahun tanpa kemungkinan pemilihan kembali. Menjelang berakhirnya masa jabatan Chun Doo-hwan, mobilisasi masyarakat sipil menguat dan memuncak pada Gerakan Demokrasi Juni 1987 yang menghasilkan kesepakatan pemilihan presiden langsung. Transisi kepemimpinan berlanjut kepada Roh Tae-woo melalui pemilihan umum pada akhir 1987.
Vonis dan Grasi
Pada 1996, Chun diadili atas tuduhan pemberontakan, pengkhianatan, korupsi terkait kudeta 1979, perluasan darurat militer, dan penindakan di Gwangju. Pengadilan Tinggi Seoul menjatuhkan hukuman berat, dan Mahkamah Agung menguatkan hukuman tersebut pada April 1997. Selain pelanggaran politik, ia dinyatakan menerima dana dari kelompok usaha besar dan diwajibkan membayar sejumlah besar denda.
Pada Desember 1997, Presiden Kim Young-sam memberikan grasi kepada Chun atas rekomendasi Presiden terpilih Kim Dae-jung dengan alasan rekonsiliasi nasional di tengah krisis ekonomi Asia. Grasi tersebut mengakhiri masa hukuman penjara, sementara putusan bersalah tetap tercatat.
Wafat
Chun Doo-hwan wafat pada November 2021 dalam usia 90 tahun. Ia dikenang publik melalui peran sentralnya dalam krisis politik 1979–1980, kepemimpinannya pada 1981-1988, serta masa hukuman yang ia lalui pada 1996–1997.
Kisah Chun Doo-hwan memperlihatkan hubungan erat antara militer, negara, dan ekonomi Korea Selatan pada pergantian dekade 1970–1980. Pengambilalihan kekuasaan melalui kudeta, kebijakan pengendalian politik, serta percepatan industrialisasi membentuk konteks dari Republik Kelima. Peristiwa Gwangju menjadi penanda utama dinamika negara dan warga. Penuntutan dan grasi pada akhir 1990-an menunjukkan upaya institusional dalam menata memori politik sekaligus menjaga stabilitas pada masa krisis ekonomi.
