Kim Jong Il menjabat sebagai pemimpin tertinggi Korea Utara sejak pertengahan 1990-an hingga wafatnya pada tahun 2011. Masa pemerintahannya ditandai dengan konsolidasi kekuasaan politik, penataan ulang lembaga negara, prioritas sektor militer, pengembangan program senjata nuklir, serta krisis pangan berskala luas.
Awal Kehidupan
Kim Jong Il lahir pada 16 Februari 1941 di Vyatskoye, sebuah desa dekat Khabarovsk di Uni Soviet, dengan nama Yuri Kim. Catatan militer Soviet menyebutkan bahwa ayahnya, Kim Il Sung, bertugas di Brigade ke-88 yang berpihak pada Uni Soviet dan bekerja sama dengan eksil Tiongkok serta Korea dalam perlawanan terhadap Jepang selama Perang Dunia II. Di lingkungan keluarga, ia dipanggil dengan nama Yura, sementara adiknya, Kim Man Il, dipanggil Shura.
Biografi resmi Korea Utara kemudian membangun narasi yang berbeda. Versi ini menyebutkan bahwa ia lahir pada 16 Februari 1942 di Kamp Rahasia Paektusan di Gunung Paektu, puncak tertinggi di Semenanjung Korea, dan kelahirannya diiringi dengan tanda-tanda dari langit. Perbedaan tempat dan tahun kelahiran ini menjadi bagian dari pembingkaian politik di sekitar sosoknya.
Masa kecil Kim Jong Il diwarnai oleh dua peristiwa besar yang menimpa keluarganya. Ibunya, Kim Jong Suk, wafat pada 1949 akibat komplikasi kehamilan ektopik. Dua tahun sebelumnya, adiknya meninggal dunia karena tenggelam di kediaman keluarganya di Pyongyang. Setelah Korea bebas, keluarga Kim kemudian menempati sebuah rumah bekas perwira Jepang yang memiliki taman dan kolam. Dalam periode ini, pengasuhan Kim Jong Il banyak ditopang oleh para perawat dan pendamping karena ayahnya tengah berfokus pada konsolidasi kekuasaan di Republik Rakyat Demokratik Korea yang baru berdiri.
Pada masa Perang Korea (1950–1953), Kim Jong Il dipindahkan ke Timur Laut Tiongkok demi keselamatannya. Meskipun begitu, peristiwa tersbut tidak disebutkan dalam biografi resmi. Ia menempuh pendidikan formal di lembaga elit yang dikhususkan untuk anak kader partai, termasuk Namsan Higher Middle School di Pyongyang. Ia aktif di organisasi pemuda yang mempromosikan ideologi Juche. Pada 1964, ia lulus dari Universitas Kim Il Sung dengan gelar ekonomi politik dan mulai menjabat di Partai Buruh Korea.
Jalan Menuju Kekuasaan
Kim Jong Il bergabung dengan Partai Buruh Korea pada Juli 1961. Ia masuk ke dalam gelanggang politik di saat Korea Utara tengah melakukan pengetatan ideologi dan pembersihan internal. Momentum penting hadir lewat insiden faksi Kapsan pada 1967, yang menjadi tantangan signifikan terakhir terhadap otoritas tunggal Kim Il Sung. Pada usia 26 tahun, Kim Jong Il turut terlibat dalam investigasi dan penindakan pasca insiden. Momen tersebut menjadi debutnya sebagai figur otoritatif, di mana ia disebut dalam dokumen publik untuk pertama kalinya. Ia juga menyampaikan pidato di pleno partai, memberikan sinyal ke arah suksesi kekuasaan.
Kim memosisikan diri sebagai penjaga ideologi, menekan unsur-unsur yang dianggap menyimpang. Pada akhir 1960-an, Kim Jong Il membangun pengaruh dalam dunia perfilman, termasuk memproduksi adaptasi film dari opera “Sea of Blood”. Sektor budaya ini dipakai untuk memperkuat kultus keluarga Kim dan mengendalikan narasi politik.
Kemudian pada 1970-an, proses penyingkiran pesaing terus berlanjut. Pamannya, Kim Yong Ju, turun jabatan menjadi wakil perdana menteri pada 1974 dan kemudian menjadi tahanan rumah. Kim Song Ae kehilangan posisi di Liga Perempuan Demokratik Korea pada tahun 1976. Kim Pyong Il, saudara tirinya, dikirim ke berbagai pos diplomatik di Eropa sejak 1979 dan absen lama dari politik domestik.
Kesaksian Hwang Jang Yop menyebut bahwa pada awal tahun 1973, kewenangan Komite Sentral berangsur bergeser ke Kim Jong Il. Sejumlah kader memandangnya sebagai penerus yang tak terelakkan meskipun belum ada penetapan formal oleh generasi revolusioner pertama. Pada 1974, Komite Sentral dilaporkan menunjuk Kim Jong Il sebagai penerus. Pengakuan terbuka baru muncul pada 1977 saat literatur partai menyebutnya sebagai satu-satunya ahli waris politik Kim Il Sung.
Memimpin Korea Utara
Setelah Kim Il Sung wafat pada 1994, masa transisi berlangsung selama beberapa tahun. Kim Jong Il resmi menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Partai Buruh Korea pada 8 Oktober 1997. Lalu pada 1998, Majelis Rakyat Tertinggi menghapus jabatan presiden dan menetapkan Kim Il Sung sebagai presiden abadi. Dalam kerangka hukum yang baru, Kim Jong Il kembali terpilih sebagai Ketua Komisi Pertahanan Nasional. Amandemen konstitusi mendefinisikan posisi ini sebagai jabatan tertinggi negara.
Secara formal, pemerintah digambarkan sebagai triumvirat, di mana perdana menteri mengurus urusan domestik dan ketua presidium Majelis Rakyat Tertinggi mengurus urusan luar negeri. Dalam praktiknya, Kim Jong Il memegang kendali atas struktur negara dan militer. Ia menjadi Panglima Tertinggi Tentara Rakyat Korea serta memimpin Komisi Pertahanan Nasional. Ia terpilih secara aklamasi sebagai anggota Majelis Rakyat Tertinggi setiap lima tahun, mewakili daerah pemilihan militer.
Falsafah kepemimpinan Kim Jong Il berpusat pada kebijakan Songun atau militer-pertama, yang menempatkan militer sebagai pengorganisasi utama masyarakat sipil dan memperkuat perannya dalam pemerintahan. Kebijakan ini diberlakukan pada periode krisis ekonomi pasca runtuhnya Uni Soviet.
Sementara krisis pangan terus berlangsung, stabilitas politik dipertahankan melalui prioritas sektor pertahanan dan penguatan kultus kepemimpinan. Minat Kim Jong Il terhadap sinema memengaruhi kebijakan budaya, dengan dorongan kreativitas yang tetap dilingkupi fungsi propaganda untuk nilai sosialisme, Juche, dan kemudian Songun. Pada 1978, terjadi insiden penculikan sineas Korea Selatan Shin Sang Ok dan aktris Choi Eun Hee, yang kemudian berhasil melarikan diri pada 1986.
Krisis Pangan dan “Perjalanan Berat”
Krisis pangan yang terjadi pada pertengahan 1990-an hingga awal 2000-an menjadi episode kunci pada masa pemerintahan Kim. Krisis tersebut secara resmi disebut dengan nama “Perjalanan Berat” agar tidak menggunakan istilah yang menandakan kegagalan struktural. Istilah ini meminjam referensi sejarah gerilya di masa pemerintahan Kim Il Sung.
Keterbatasan geografis dan kebijakan pertanian jangka panjang menjadi akar utama dari krisis tersebut. Hanya kurang dari seperlima wilayah Korea Utara yang cocok digunakan untuk bercocok tanam, dengan konsentrasi lahan di empat provinsi pesisir barat. Kolektivisasi membuat keputusan pertanian turut dilakukan di Pyongyang, menyebabkan kurangnya fleksibilitas saat sektor pertanian tengah menghadapi gangguan.
Setelah dukungan dan perdagangan preferensial dari Uni Soviet berhenti pada awal 1990-an, impor energi turun tajam dan ekonomi Korea Utara mengalami kontraksi. Tambang batu bara yang terendam perlu listrik untuk memompa air keluar, sementara kekurangan listrik mengganggu irigasi dan produksi pupuk kimia yang vital bagi pertanian.
Pada Agustus 1995, banjir besar menghancurkan panen padi di saar masyarakat telah lama mengalami pengurangan jatah pangan. Daerah industri di timur laut terkena dampak paling berat. Pekerja meninggalkan pabrik untuk mencari makanan, sekolah sepi karena siswa dan guru tidak sanggup untuk hadir karena kelaparan. Di kota pelabuhan Chongjin, aktivitas menurun tajam. Muncul praktik pembuatan makanan pengganti dari kulit kayu, daun, dan rerumputan yang dicampur sedikit gandum, namun hal tersebut justru menimbulkan gangguan pencernaan.
Penanganan krisis mengikuti logika prioritas rezim, dengan akses pangan ditentukan dalam klasifikasi sosial songbun. Wilayah dekat Pyongyang menerima dukungan relatif lebih besar, sementara daerah terpencil yang sulit dijangkau oleh organisasi kemanusiaan jarang menerima bantuan. Sumber daya pertahanan tidak dialihkan secara luas untuk menambah akses pangan. Pembatasan terhadap lembaga bantuan asing membatasi jangkauan ke kelompok paling rentan, sehingga banyak organisasi akhirnya menghentikan operasi setelah beberapa tahun. Dampak krisis ini terhadap anak-anak sangat besar. Survei bersama Uni Eropa, UNICEF, dan WFP pada 1998 mencatat tingginya tingkat stunting dan kasus berat badan rendah pada anak. Tingkat kematian bayi dan anak meningkat, dan fenomena anak jalanan kotjebi muncul ketika keluarga kehilangan kemampuan untuk mengasuh anak.
Estimasi angka korban jiwa bervariasi, mulai dari ratusan ribu hingga beberapa juta jiwa, dengan puncak krisis terjadi sekitar tahun 1997. Perbaikan bertahap terlihat setelah 1998, namun kekurangan gizi kronis tetap berlangsung. Sepanjang periode ini, Korea Utara mengandalkan bantuan pangan dari luar negeri sembari mempertahankan kerangka kebijakan pertanian yang telah ada.
