Sunshine Policy merupakan inisiatif diplomatik yang diluncurkan oleh Korea Selatan dengan tujuan untuk memperbaiki hubungan dengan Korea Utara melalui pendekatan keterlibatan dan kerja sama, bukan konfrontasi. Kebijakan yang signifikan ini diimplementasikan selama masa kepresidenan Kim Dae-jung (1998-2003) dan Roh Moo-hyun (2003-2008).
Istilah “Sunshine Policy” terinspirasi dari kisah fabel “The North Wind and the Sun” karya Aesop, yang menggambarkan kekuatan persuasi lebih efektif dibandingkan kekuatan paksaan. Nama resmi kebijakan ini adalah “The Reconciliation and Cooperation Policy Towards the North” (대북화해협력정책; Daebook Hwahae Hyeob-ryeok Jeongchaek).
Kebijakan ini didasarkan pada tiga prinsip utama yaitu tindakan provokasi bersenjata oleh Korea Utara tidak akan ditoleransi, Korea Selatan tidak akan berusaha untuk menyerap Korea Utara dalam bentuk apapun, dan Korea Selatan secara aktif mencari kerjasama dengan Korea Utara.
Sejarah Sunshine Policy
Era Kim Dae-jung menandai awal dari Sunshine Policy. Kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi ketegangan dan mendorong kerjasama ekonomi antara kedua Korea. Beberapa pencapaian signifikan selama periode ini meliputi pertemuan bersejarah antara Kim Dae-jung dan pemimpin Korea Utara Kim Jong Il pada tahun 2000, yang menghasilkan peningkatan kontak politik dan pertukaran ekonomi, serta pendirian Kompleks Industri Kaesong, di mana perusahaan Korea Selatan mempekerjakan pekerja Korea Utara. Atas upayanya dalam mengimplementasikan Sunshine Policy, Kim Dae-jung dianugerahi Nobel Perdamaian pada tahun 2000.
Roh Moo-hyun melanjutkan Sunshine Policy dengan sedikit penyesuaian ideologis. Pemerintahannya berfokus pada perluasan lingkup kerja sama dan mempertahankan perdamaian di Semenanjung Korea. Inisiatif utama selama era ini meliputi kelanjutan kerjasama ekonomi dan pertukaran budaya serta upaya untuk menciptakan perdamaian permanen di Semenanjung Korea.
Tantangan Penerapan Sunshine Policy
Meskipun telah mencapai beberapa keberhasilan, Sunshine Policy tetap menghadapi berbagai kritik dan tantangan. Kritikus berpendapat bahwa Korea Utara tidak membalas niatan baik dari Korea Selatan. Kebijakan ini dianggap memberikan bantuan tanpa konsesi signifikan dari pihak Utara. Selain itu, Korea Utara terus melakukan provokasi militer, termasuk uji coba nuklir dan peluncuran rudal, yang menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas kebijakan ini dalam menjamin keamanan Korea Selatan. Kebijakan ini juga menghadapi oposisi dari faksi konservatif di Korea Selatan, yang menganggapnya naif dan tidak efektif dalam menangani rezim Korea Utara.
Sunshine Policy mengalami kebangkitan di bawah pemerintahan Presiden Moon Jae-in, yang berusaha untuk kembali berinteraksi dengan Korea Utara melalui prinsip-prinsip kerjasama dan dialog yang serupa. Periode ini menyaksikan beberapa pertemuan puncak antar-Korea dan upaya untuk mengurangi ketegangan militer.
Sunshine Policy adalah pendekatan yang berbeda dalam kebijakan luar negeri Korea Selatan terhadap Korea Utara, menekankan keterlibatan dan kerjasama dibandingkan konfrontasi. Meskipun sempat mencapai keberhasilan dalam mendorong dialog dan kerjasama ekonomi, kebijakan ini juga menghadapi tantangan besar dan kritik, terutama terkait provokasi militer Korea Utara yang terus berlanjut dan kurangnya timbal balik. Implementasi Sunshine Policy menunjukkan upaya berkelanjutan Korea Selatan untuk mencapai perdamaian dan rekonsiliasi di Semenanjung Korea meskipun menghadapi banyak hambatan.
