Pendidikan di Era Dinasti Joseon

on in History
Peragaan Ulang dari Ujian Gwageo. Foto: By Korea.net / Korean Culture and Information Service

Dinasti Joseon, yang berkuasa dari tahun 1392 hingga 1910 di Semenanjung Korea, merupakan periode penting dalam sejarah dan budaya Korea yang mengukir warisan mendalam, terutama dalam bidang pendidikan.

Selama era ini, pendidikan tidak hanya dilihat sebagai sarana untuk peningkatan diri pribadi dan sosial, tetapi juga sebagai pilar fundamental dalam membangun struktur masyarakat yang harmonis dan teratur. Dipengaruhi kuat oleh ajaran Konfusianisme, sistem pendidikan Joseon menekankan nilai-nilai seperti kesetiaan, ketaatan filial, dan integritas moral, yang menjadi inti dari filosofi hidup dan prinsip pemerintahan.

Pendidikan di Joseon diatur oleh Kementerian Upacara dari Enam Kementerian Joseon. Kurikulum yang diadopsi menekankan pada studi klasik, mempersiapkan individu tidak hanya untuk kehidupan sehari-hari tetapi juga untuk ujian kenegaraan yang kompetitif, yang menjadi jalan utama bagi para sarjana untuk memasuki jajaran elit pemerintahan.

Selama Dinasti Joseon, kurikulum pendidikan didasarkan pada ajaran Konfusianisme, yang merupakan filsafat resmi dinasti tersebut. Materi pengajaran berfokus pada teks-teks Konfusian seperti “Klasik tentang Ketaatan Filial” dan “Analects,” yang mencerminkan pentingnya nilai-nilai moral dan etika dalam pendidikan.

Di samping klasik Konfusianisme, subjek lain juga diajarkan, termasuk sejarah Korea, sejarah dunia, geografi Korea, geografi dunia, dan matematika. Ini menunjukkan adanya diversifikasi dalam kurikulum pendidikan Joseon, meskipun ajaran Konfusianisme tetap menjadi inti.

Ujian kenegaraan, atau gwageo, merupakan aspek krusial dalam sistem pendidikan Joseon, yaitu untuk menilai kemampuan siswa dalam menginterpretasikan klasik Tionghoa dalam konteks ideologi Neo-Konfusianisme resmi. Sistem yang dimulai pada masa Dinasti Goryeo ini mencapai puncaknya selama periode Joseon. Gwageo berfungsi sebagai jembatan bagi para sarjana untuk menempati jabatan layanan sipil, mengukuhkan peran pendidikan dalam mempersiapkan elit pemerintahan.

Menuju akhir Dinasti Joseon, terjadi peningkatan jumlah sekolah swasta yang tidak dikontrol oleh pemerintah. Berikut ini adalah beberapa contohmya.

Seowon, akademi yang didedikasikan untuk pengajaran Neo-Konfusianisme yang diperkenalkan dari Tiongkok, berkembang pesat selama dinasti Joseon. Selain menjadi pusat pembelajaran, institusi ini juga memainkan peran penting dalam menyebarkan ideologi Neo-Konfusian di seluruh Korea. Ritual-ritual sekolah di Seowon berperan kritis dalam pendidikan Konfusianisme, menekankan pada pengalaman belajar yang merangkul aspek spiritual dan moral dari ajaran Konfusianisme.

Sungkyunkwan didirikan pada tahun 1398, enam tahun setelah pendirian Dinasti Joseon, dan merupakan institusi pendidikan terkemuka di Korea selama periode Goryeo akhir dan seluruh Dinasti Joseon. Akar sejarah Sungkyunkwan dapat dilacak kembali ke periode Tiga Negara. Sekolah ini berlokasi di dalam tembok kota Hanseong (Seoul masa kini), ibu kota Korea selama Dinasti Joseon.

Pengajaran di Sungkyunkwan terutama terkait dengan ajaran Konfusianisme, dengan kurikulum yang dirancang untuk mempersiapkan siswa untuk layanan pemerintahan. Siswa mempelajari berbagai subjek, termasuk hukum, kedokteran, interpretasi, akuntansi, panahan, matematika, musik, dan etiket. Tujuan utama dari sekolah ini adalah agar siswa dapat lulus ujian gwageo, yang menilai kemampuan menulis, pengetahuan tentang klasik Konfusian, dan proposal tata kelola negara.

Sistem pendidikan Dinasti Joseon memberi pondasi kuat bagi perkembangan budaya dan masyarakat Korea dengan menjadikan ajaran Neo-Konfusianisme sebagai inti kurikulumnya. Lembaga-lembaga pendidikan seperti Seowon dan Sungkyunkwan memegang peran penting dalam menyebarkan nilai-nilai Konfusian dan mempersiapkan calon pejabat pemerintahan melalui ujian gwageo yang ketat. Warisan pendidikan Joseon ini meninggalkan dampak mendalam terhadap perkembangan Korea dalam bidang moral, intelektual, dan tata kelola pemerintahan.